Kemenhub Optimalkan Aset Pelabuhan Tanjung Redeb

DIREKTORAT Jenderal Perhubungan Laut melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Tanjung Redeb dan PT Mitra Samudera Kreasi menandatangani adendum perjanjian sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Tanjung Redeb, Sabtu (14/1). 

Hal ini untuk mengoptimalisasikan aset serta dapat mendukung dan meningkatkan fungsi pelayanan di wilayah Pelabuhan Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur.

“Dengan ditandatanganinya adendum perjanjian sewa yang berlaku dalam jangka waktu tiga tahun ini, diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pelayanan dan pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Redeb,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha. 

Arif juga berharap melalui perjanjian tersebut dapat memberikan nilai positif bagi perekonomian. Adanya pengembangan infrastruktur pelabuhan diharapkan sektor perekonomian di Kabupaten Berau semakin baik. Ini selaras dengan  arahan Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk terus mendorong sektor perekonomian di berbagai daerah.

Arif juga menyambut baik perjanjian tersebut karena merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan  swasta sehingga kolaborasi tersebut menandakan sinergi yang baik antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan pihak swasta.

Arif mengatakan perjanjian kerjasama ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus berupaya melakukan pembenahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk di bidang kepelabuhanan.  

“Tujuan utama dari pembenahan di bidang kepelabuhanan tersebut adalah dalam  rangka  mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, menurunkan biaya logistik nasional,  meningkatkan  konektivitas maritim di seluruh Indonesia serta meningkatkan kinerja dan daya saing  di bidang kepelabuhanan dan mampu berdaya saing secara global,” kata Arif.

Pelabuhan Tanjung Redeb adalah selah satu penopang perekonomian di Kabupaten Berau Kalimantan Timur hingga ke Tanjung Selor, Kalimantan Utara. 

"Untuk itu, kami akan terus melaksanakan tugas sesuai aturan dan ketentuan serta akan menjaga amanah dari Kementerian Perhubungan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang kepelabuhanan, ,” kata Direktur Utama PT Mitra Samudera Kreasi Ayi Paryana. (J-1)