DPR Dukung Platform Jagat Nusantara Perkuat UMKM Lokal

DUNIA metaverse menjadi magnet baru untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan platform digital Jagat Nusantara (dunia metaverse) untuk pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Langkah Presiden Jokowi ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta. Menurut dia, ekonomi digital, saat ini, memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, apalagi dikemas dalam cara yang modern dan terbaru.

"Tentu kita mendukung langkah pengembangan ekonomi digital untuk IKN, karena ekonomi digital terbukti memberikan kontribusi yang tinggi," kata Nyoman Parta kepada saat dihubungi, Senin (31/10).

Dikatakan anak buah Megawati Soekarnoputri itu, teknologi Jagat Nusantara yang jadi ruang metaverse pada IKN nantinya mampu memperkuat keberadaan UMKM dalam negeri. Bahkan, lanjut politisi asal Pulau Dewata Bali itu, produk-produk UMKM harus lebih banyak tampil pada Metaverse IKN. 

"Jangan sampai produk impor masuk IKN, mayoritas harus dikuasai produk lokal," ucapnya. 

Politisi PDIP itu mendorong agar pengelola Meteverse IKN ini perlu bersinergi dengan lembaga-lembaga lain, salah satunya Kemenkop-UKM. 

"Perlu ada pelatihan-pelatihan UMKM yang masif untuk masuk IKN digital. Artinya, pelaku UMKM harus memiliki meningkatkan keahlian digital atau digital skill,” jelasnya.

Legislator dari Pulau Dewata ini mengakui digitalisasi telah membawa perubahan yang besar pada sektor kewirausahaan dan bisnis. 

“Karena itu, pengembangan metaverse IKN akan menjadi kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru,” pungkasnya.

Saat ini, pemerintah fokus mengembangkan ekonomi digital dengan memanfaatkan berbagai teknologi salah satunya yakni metaverse. 

Berdasarkan catatan, pada 2021, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$70 miliar dan merupakan capaian tertinggi di ASEAN. Nilai tersebut juga diprediksi dapat mencapai US$146 miliar pada 2025, dan akan terus naik hingga US$330 miliar pada 2030. (RO/OL-1)