Pembangunan Infrastruktur Masif Majukan Perekonomian Bangsa

PEMBANGUNAN infrastruktur yang masif menjadi salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo yang layak diacungi jempol. Hingga memasuki tahun ketiga di periode keduanya memimpin, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo terus mengupayakan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok Tanah Air.

Dalam tujuh tahun kepe­mimpinannya, Presiden Jokowi telah berhasil membangun 1.540 kilometer jalan tol, 29 bandara, dan 9 konstruksi yang ditargetkan selesai tahun 2023. Selain itu, pemerintah telah menyelesaikan 12 bendungan dan sedang membangun 27 bendungan baru yang ditargetkan selesai pada 2024. 

Sebagai informasi, penca­paian tersebut jauh meningkat dari capaian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama 10 pemerintahannya, SBY membangun 189,2 km jalan tol, proyek pembangunan 24 bandara, serta 14 bendungan saja.

Pemerintah juga terus mendorong akselerasi pembangunan di berbagai desa untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh penjuru Nusantara. Hingga saat ini, sepanjang 227.000 km jalan desa telah dibangun. Hal tersebut didukung dengan pembangunan 1,3 juta meter jembatan di seluruh Indonesia.

Untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah membangun infrastruktur yang memadai dengan pembangunan 4.500 unit embung, 71.000 unit saluran irigasi, 62.500 unit penahan tanah, serta 6.100 unit tambat perahu. Pemerintah juga membangun 10.300 unit pasar desa dan 57.200 unit BUMDes untuk mendukung aktivitas ekonomi rakyat.

Untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat, Kabinet Indonesia Maju terus mempercepat pembangunan berbagai fasilitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah telah membangun 38.600 unit Posyandu, 12.000 unit Polindes, 22.700 unit fasilitas olahraga, serta 56.200 unit PAUD.

Sementara itu, dalam rangka memastikan ketersediaan air bersih di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah telah membangun 339.000 unit MCK, 38 juta meter drainase, serta 59.200 unit sumur sehingga mampu menyediakan 1,2 juta km air bersih bagi penghidupan rakyat.

“Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah di­rintis pemerintahan sebelumnya. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara akseleratif dengan tetap menjaga keseimbangan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan melalui berbagai program dan insentif APBN,” papar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, beberapa waktu lalu.

Di tengah dunia yang sedang mengalami tekanan luar biasa, kata Johnny, Indonesia bisa menjaga resiliensinya melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Stabilitas ekonomi pun dapat dijaga dengan baik. Ini terlihat dari pertumbuhan PDB nasi­onal yang positif pada Triwulan ke-II tahun 2022 yakni sebesar 5,44% quarter-on-quarter.

“Angka pertumbuhan ekonomi yang positif ini tidak hanya mencerminkan angka agregat nasional saja. Secara spasial, seluruh provinsi di Indonesia juga mengalami pertumbuhan positif, di mana wilayah Sulawesi, Jawa, Maluku, dan Papua mengalami pertumbuhan relatif tinggi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” terang Johnny.

Ia melanjutkan, meskipun laju inflasi bulanan Indonesia masih mengalami peningkatan sebesar 0,64% month-to-month dengan angka inflasi sebesar 4,94% year-on-year pada Juli tahun 2022, namun posisi ini relatif moderat. “Khususnya jika meninjau perkembangan inflasi di beberapa negara,” kata Menkominfo.

“Inflasi inti juga tetap terjaga pada tingkat 2,86% year-on-year sebagai hasil dari konsistensi kebijakan Pemerintah dalam menjaga ekspektasi inflasi Indonesia,” tambahnya.

Tingkatkan kualitas hidup

Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan pembangunan infrastruktur yang masif dan konsisten di era Presiden Joko Widodo dilakukan demi meningkatkan konektivitas (jalan tol).

Selain itu masifnya pembangunan infrastruktur juga dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat (air bersih, drainase, fasilitas pendidikan dan kesehatan), serta sebagai penunjang aktivitas ekonomi.

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi telah mengedepankan konsep Indonesiasentris, di mana pembangunan tidak hanya berpusat di pulau Jawa dan Sumatra. Contohnya adalah pembangunan IKN di Kalimantan serta jalan tol di Sulawesi dan Papua. 

“Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat tinggi. Setiap pergantian Presiden tentu seharusnya ada peningkatan dalam berbagai sektor seperti penyediaan air bersih, revitalisasi infrastruktur dan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan Posyandu),” jelas Usman.

Kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi juga diamini pengamat politik Adi Prayitno.

“Pembangunan infrastruktur menempati ranking pertama kepuasan publik kepada Jokowi. Publik melihat Jokowi sangat masif membangun infrastruktur,” kata Adi Prayitno yang menjabat Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, beberapa waktu lalu.

Adi juga menyatakan pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo jauh lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya.

 “Infrastruktur misalnya, dalam dua periode pemerintahan Jokowi, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540 km di seluruh Indonesia selesai dengan kurun waktu 7 tahun. Pembangunan ini sangat mencolok perkembangannya ketimbang periode sebelumnya, pada masa Presiden SBY sepanjang 189,2 km jalan tol baru rampung setelah pembangunan 10 tahun,” ungkapnya.

Keberhasilan Jokowi memprioritaskan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia mendapat pujian dari banyak pihak. Salah satunya disampaikan oleh Guru Besar Universitas Tadulako (Untad) Mohammad Ahlis Djirimu. Ahlis mengakui Jokowi mampu merealisasikan pembangunan hampir di setiap daerah.

Bagi Ahlis, Jokowi sukses mengikis stigma jika pembangunan hanya dilakukan di Pulau Jawa saja. Infrastruktur jalan misalnya, selama hampir delapan tahun kepemimpinannya, Jokowi berhasil membangun jalan non-tol sepanjang 1.900 kilometer.

Pembangunan tersebut direalisasikan hingga menjangkau wilayah NTT hingga Papua. “Fasilitas yang ada, kita juga tidak bisa mengabaikan fasilitas di wilayah timur, khususnya di NTT dan Papua,” ujar Ahlis.

Ahlis juga melihat di era Jokowi tidak hanya terfokus pada pembangunan jalan. Namun, lanjutnya, infrastruktur-infrastruktur lain sebagai penunjang hidup masyarakat turut diperhatikan. “Pemerintah kita tidak hanya fokus kepada jalan, namun irigasi juga diperhatikan. Bendungan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pakar Ekonomi dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Maryam Sangadji mengatakan infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga pelosok daerah mulai dari jalan, bandara, pelabuhan, bendungan, jembatan, dan irigasi berdampak kepada pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, tersedianya infrastruktur merupakan dasar bagi terbangun konektivitas dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya wilayah Indonesia yang sebagian besar berbentuk kepulauan. (Ifa/Ant/Medcom/OL-10)