Taspen Komitmen Patuhi Prinsip Tata Kelola Perusahaan

SEBAGAI BUMN, PT Taspen memiliki kewajiban mutlak untuk mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang dikeluarkan 
Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prinsip tersebut menjadi acuan perusahaan dalam melaksanakan investasi dan pengelolaan bisnis. 

Direktur Utama Taspen ANS Kosasih mengatakan itu di hadapan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Rabu (14/9). "Taspen selalu memberikan laporan pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan OJK secara periodik, serta dilakukan juga audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ke depan, kami akan terus menjalankan prinsip tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG) guna memberikan imbal hasil investasi yang maksimal melalui penerapan sistem operasional perusahaan yang transparan," paparnya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/9).

Seluruh kinerja Taspen, khususnya di bidang pengelolaan investasi dan operasional, senantiasa dilakukan audit oleh BPK. Beberapa hal yang diaudit, antara lain sistem pengelolaan Program Pensiun, Program Asuransi (Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kinerja, Jaminan Kematian), investasi, pendapatan, dan biaya operasional. 

Berdasarkan hasil audit pada 2018, 2019, 2020, dan 2021, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan seluruh investasi dan program Taspen telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal, dan perjanjian kerja sama dalam semua hal yang material. Tidak pernah ditemukan kerugian negara akibat kegiatan investasi dan bisnis Taspen.

Saat ini sebesar 72,89% portofolio investasi Taspen berupa instrumen obligasi dan sukuk yang sebagian besar merupakan obligasi dan sukuk negara sebesar 12,21% ditempatkan di deposito Bank BUMN dan BPD berskala besar. Selain itu, sebesar 8,10% ditempatkan dalam reksa dana yang tercatat di OJK dan 4,60% berada di instrumen saham BUMN dan blue chip yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sekitar 2,20% sisanya ditempatkan sebagai modal di anak perusahaan/ afiliasi.

Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza yang memimpin rapat itu mengatakan pihaknya mengapresiasi capaian kinerja Taspen 
yang asetnya tetap tumbuh secara konsisten dan tetap mampu membukukan laba di tengah krisis yang melanda perekonomian Indonesia. Selain itu, Komisi VI DPR mengapresiasi pengelolaan investasi dan operasional TASPEN yang hingga saat ini telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 

"Kami mendorong agar Taspen terus menerapkan good corporate governance secara konsisten. Kami berharap Taspen terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan agar semakin mampu memaksimalkan pelayanan kepada para peserta melalui beragam program inovasi. Tentu semua tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Kosasih menambahkan pihaknya berkomitmen untuk terus fokus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan kemudahan bagi peserta guna menghasilkan manfaat yang maksimal. Hal ini menjadi pedoman Taspen untuk menjamin kesejahteraan masa depan para peserta ASN dan pensiunan ASN. Komitmen ini dibuktikan dengan keberhasilan perusahaan meraih beberapa penghargaan hingga Agustus di antaranya The Most Promising Company in Marketing 3.0, Corporate Reputation Awards in Mandatory Insurance Company, The Best Sustainable Development Goals Program Implementation, dan penghargaan lain. (OL-14)