Peluang Pengembangan Properti di Selatan Jakarta dan Utara Bogor

PERKEMBANGAN properti di Jakarta dan sekitarnya terlebih dahulu berkembang ke arah barat di Tangerang, Banten, kemudian ke timur, Bekasi. Ada kekosongan pengembangan wilayah di daerah Bogor utara dan selatan Jakarta. 

Itu disampaikan pengamat properti Ali Tranghada dalam Forum Group Discussion: Membedah Peluang Pengembangan Properti Residensial di Kawasan Sunrise, Jakarta, Selasa (21/6). "Ada gap antara Jakarta dengan Bogor. Pengembang-pengembang yang ada saat ini, menurut saya, masih cukup jauh dari Jakarta. Nah di sana masih ada kekosongan seperti Cimanggis yang potensinya sangat besar sekali untuk dikembangkan," ungkapnya.

Ia melanjutkan, wilayah Bogor sejatinya saat ini tengah mengalami fase sunrise pada sektor properti residensial. Ini karena wilayah Bogor sejatinya memiliki potensi besar untuk tumbuh, tetapi relatif terlambat jika dibandingkan wilayah penyangga lain. 

Salah satu alasan utamanya yaitu minim penetrasi pasokan hunian di wilayah Bogor jika dibandingkan Tangerang dan Bekasi. Ali menjelaskan baru dalam beberapa tahun belakangan semisal Sumarecon Group, Sentul Group, dan beberapa pengembang besar lain mulai membangun kawasan flagship di Bogor, pertumbuhan kemudian mulai bergerak. "Nah yang mengarah ke selatan sebenarnya cukup menantang karena wilayah ini punya potensi tetapi mengapa belum berkembang jika dibandingkan wilayah lain?" jelas Ali. 

Ia pun menilai kawasan Podomoro Golf View (PGV) besutan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) bisa mendorong pertumbuhan Bogor sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta, terutama pascaperpindahan ibu kota negara (IKN). Berada di wilayah Cimanggis, kehadiran PGV dinilainya memiliki peran penting mengisi kekosongan area pengembangan di Bogor.

Saat rencana perpindahan ibu kota negara (IKN), DKI Jakarta akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Ini juga dinilai Ali menjadi momentum untuk mengembangkan wilayah Bogor.

Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Apindo Sanny Iskandar dalam kesempatan serupa menambahkan bahwa wilayah Bogor memang memiliki potensi paling besar sebagai arah pertumbuhan properti residensial pascakepindahan IKN. "Di barat Jakarta wilayah Serpong Tangerang sudah lebih dulu menjadi pusat residensial dan mulai berkembang menjadi wilayah perdagangan. Di timur Jakarta wilayah Kota Bekasi bahkan saat ini sudah padat. Lebih jauh lagi ke Cikarang sudah menjadi kawasan industri. Nah di selatan cocok untuk pengembangan residensial, pariwisata," jelas Sanny. 

Jika dibandingkan dua wilayah penyangga tersebut, Sanny menambahkan Bogor memang memiliki keunggulan semisal dari topografi wilayahnya di pegunungan yang memberikan kesejukan sehingga menjadi nilai tambah buat kawasan-kawasan hunian yang dibangun di sana. Keunggulan-keunggulan ini, menurut Sanny, bakal mendorong pergeseran pertumbuhan properti residensial mengarah ke Bogor, terutama segmen hunian menengah atas. 

Baca juga: Cerita Pengusaha Israel saat Berada di Saudi

Merujuk data rumah.com Indonesia Property Market Index Kuartal IV 2021, pencarian rumah di Bogor tumbuh paling pesat dibandingkan wilayah-wilayah lain di Jabodetabek mencapai 21,84%. Menariknya pencarian rumah tertinggi berada pada segmen rumah menengah atas dengan kisaran harga Rp1,5 miliar-Rp4 milliar. 

Ahli perumahan dan permukiman ITB Jehansyah Siregar menjelaskan bahwa pasar properti sejatinya memang menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Seluruh pemangku kebijakan juga perlu mendukung hal ini, terutama dari segi regulasi pemerintah dan implementasinya pada pemerintah daerah "Pasar properti ialah kunci untuk mengelola urbanisasi melalui pengembangan kota yang merupakan salah satu instrument pengembangan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah perlu membuat perencanaan perkotaannya masing-masing," ujarnya. 

Apalagi selama ini memang belum ada undang-undang tentang perkotaan, termasuk perencanaan wilayah yang konkret semisal wilayah-wilayah yang bisa dikembangkan sebagai kawasan permukiman dan komersial. Perpindahan IKN disebut Jehansyah juga bisa menjadi momentum bagi pemerintah daerah pada wilayah penyangga untuk menyusun masterplan pembangunan wilayahnya. (OL-14)