Kisruh Minyak Goreng, Wakil Menteri Pertanian Minta Warga tidak Menyalahkan Pemerintah

WAKIL Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi menyatakan persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini merupakan imbas harga sawit internasional yang tinggi.

Dia meminta agar masyarakat tetap berprasangka baik terhadap pemerintah.

"Kalau kita sikapi dan dari awal sudah dikomunikasikan dengan pelaku
bisnis minyak goreng ini, harusnya tidak terjadi masalah yang sekarang
terjadi," ungkap Harvick dalam pemaparannya di acara diskusi virtual
Forum Diskusi Salemba Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia
(Iluni UI) bertajuk " Strategi Pemerintah dalam Memenuhi Aspek Kebutuhan Pangan Pokok, Jumat (25/3).

Harvick juga menyampaikan ada langkah tercepat, jangka menengah, dan
jangka panjang dalam menjawab masalah kemandirian pangan yang diharapkan presiden. Meski begitu, soal kemandirian pangan, proteksi terhadap nasional harus selalu diedukasi ke masyarakat.

"Berpikir positif bagaimana soal kemandirian pangan ini. Langkah-langkahnya apa saja sih. Jika kita harus sulit dulu, diembargo dulu, kita harus lakukan sama-sama. Masyarakat harus bisa menerima itu dan pemerintahnya juga terbuka," tuturnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Umum Iluni UI Andre Rahadian
mengatakan, strategi pemerintah dalam memenuhi aspek kebutuhan pangan
pokok merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Jika kilas balik,
ini merupakan janji di awal pemerintahan Presiden Jokowi untuk ketahanan pangan.

"Iluni UI menilai ini hal penting, apalagi kita akan masuk bulan
Ramadan. Kami akan memberikan berbagai masukan yang diperlukan.
Apalagi kita sebagai bangsa agrikultur harusnya punya potensi besar
ketahanan pangan dan pembatasan impor," kata Andre.

Ketua Policy Center Iluni UI M Jibriel Avessina juga menyatakan
komitmennya untuk memberikan solusi untuk kondisi ketersediaan pangan
saat ini.

"Kami mengundang Pak Wamentan untuk bisa memberikan penjelasan
kepada masyarakat terkait kondisi saat ini. Kami juga berupaya
memberikan gagasan solutif terbaik untuk masyarakat," ungkap Jibriel.

Bukan mafia

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai, persoalan
Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng ini bukan tentang mafia.
Menurutnya, orang yang menjual crude palm oil (CPO) ke luar bukan
dikategorikan sebagai mafia.

"Itu orang cari untung bukan mafia. Undang-undang kita tidak menganut
anti profiteering, yang kita anut KPPU atau antitrust seperti di
Amerika. Ketika dia mau mengambil keuntungan ya sah-saja. Ini kan
mekanisme pasar," kata Fithra

Fithra berpendapat, seharusnya, ketika ingin memberikan Harga Eceran
Tertinggi (HET) di atas harga pokok produksi, bukan dijual dengan harga
di bawah tapi di atas harga produksi. Sehingga tidak semestinya produsen menjual rugi minyak.

"Kalau ada dual pricing, ada curah ada minyak goreng kemasan yang tidak disubsidi, ini nanti curahnya hilang. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, sudah hilang semua karena dual pricing. Ada black
market," jelasnya.

Ada sejumlah solusi yang bisa dilakukan oleh Kemendag dalam menjaga
stabilitas harga minyak goreng. Kementerian perdagangan dapat
menggunakan sistem resi gudang selain membentuk mekanisme hedging dan
menstabilisasi harga karena ada efek skala ekonomis, apalagi dipadukan
dengan Bulog.

Fithra mengingatkan, ini bukan hanya tanggung jawab Kemendag saja. Pemerintah bisa menggunakan data Kemensos yang sudah sangat lengkap untuk menyalurkan bantuan sosial yang lebih tertarget.

"HET ditetapkan harga Rp14 ribu, untuk yang kaya tidak masalah, yang punya masalah kita bantu. Ada konsolidasi dengan kalangan produsen. Jangan dimusuhin. Justru harusnya diajak ngobrol untuk kepentingan nasional. Jangan dituduh mafia juga," tegasnya.

Duduk bersama

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan ada berbagai
hal yang sudah dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan. Badan Pangan Nasional telah menyiapkan neraca komoditas.

Selain itu, jelang puasa dan lebaran, sembilan komoditas yang ada di Perpres No. 66 tahun 2021 jadi perhatian bersama. Koordinasi dengan kementerian lembaga pun telah dilakukan, melibatkan BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

"Kita duduk dengan pengusaha-pengusaha untuk support sehingga sembilan komoditas dalam Perpres bisa dijaga bersama-sama. Jadi kuncinya hari ini adalah kolaborasi dan sinergisitas," ujarnya.

Menambahkan Arief, Plt Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Prof.
Risfaheri mengatakan, persoalan bukan pada ketersediaan pangan tapi
pemerataannya.

Dia juga menjelaskan berbagai strategi dilakukan Badan Pangan Nasional, terutama menjaga ketersediaan dan pemerataan pangan
jelang Ramadan.

"Lembaga Badan Pangan Nasional telah berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait, pengusaha, petani, peternak untuk memastikan pasokan pangan terpenuhi dengan baik dan tersedia secara merata menjelang Ramadan," jelas Prof Riesfaheri.

Dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, dia menambahkan Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan berdasarkan data atau lapangan. Pengecekan sumber produksi dan tempat pemasarannya, serta
mengupayakan ketersediaan daging sapi dengan menambah pasokan sapi hidup dari Jatim, Jateng, serta Sumbawa ke Jabodetabek.

"Mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa menurunkan atau menekan harga daging sapi di Jakarta," harapnya.

Dewan Pengawas Bulog Donny Gahral Adiansyah menyatakan kesiapan Bulog
bersama ID Food, dan anak-anak perusahaannya dalam mengamankan pangan
nasional. Ada sembilan komoditas yang ditugaskan ke Bulog dan Badan
Pangan Nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2021.

"œPrinsipnya, sesuai Prepres No. 66, jika Badan Pangan Nasional
menugaskan Bulog untuk mengamankan ketersediaan dan harga komoditas yang sedang langka, maka Bulog siap," kata Donny.

Dia meyakinkan, soal masalah ketersediaan dan harga bisa teratasi. Bulog memiliki kemampuan baik secara finansial, infrastruktur, maupun jejaring dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan itu semua.

Dia membeberkan, Bulog memiliki sekitar 1.600-1.700 gudang dari Sabang sampai Merauke. Infrastruktur pascapanen juga jumlahnya ratusan. Selain itu, ketersediaan pasokan daging sudah Bulog siapkan juga.

"Sepanjang tahun, Bulog dan ID Food terus menerus berusaha menjaga
stabilitas harga. Jadi jika terjadi gejolak, kami siap melakukan
operasi pasar untuk mengamankan pasokan harga," tandasnya. (N-2)