Sri Mulyani Bangga Anak Bangsa Pimpin Wilayah Kerja Rokan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam kunjungan kerja ke Wilayah Kerja Rokan di Riau pada Kamis, menyatakan kebanggaannya melihat anak-anak bangsa memimpin kegiatan produksi di WK migas terbesarkedua di Tanah Air itu.
  
"Tetap jaga tingkat kompetensi dan prestasi untuk membuktikan kemampuan kita dalam mengelola sumber daya alam kita," kata dia saat
berada di Ruang Kendali Operasi (War Room) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Rumbai, sebagaimana dikutip siaran pers PHR yang diterima di Jakarta, Kamis.
  
Menurut dia, pengelolaan PHR oleh putera bangsa akan memberikan keuntungan lebih bagi bangsa dan dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi APBN. Sri Mulyani juga mengapresiasi perhatian PHR kepada masyarakat dan bisnis lokal yang disebutnya nilai yang positif.
  
Ia menyampaikan pesan agar PHR dapat mengembangkan dan melatih sumber daya manusia baik yang ada di PHR, maupun generasi muda yang berada di universitas-universitas tidak terbatas hanya di Provinsi Riau tetapi juga di seluruh Indonesia. Kebhinekaan cara berpikir merupakan kekuatan yang dimiliki oleh generasi produktif Indonesia.

Kunjungan kerja dia disambut langsung Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Direktur Keuangan PT Pertamina
(Persero) Emma Sri Martini, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Subholding Upstream, Budiman Parhusip, dan Direktur Utama PHR,Jaffee A Suardin. 

"Belajar dari alih kelola di WK lain sebelumnya, persiapan Pertamina dalam alih kelola di WK Rokan jauh lebih banyak sehingga mampu
menjaga bahkan meningkatkan produksi,"  tutur Widyawati dalam sambutannya.
  
Sejalan dengan itu, Subholding Upstream Pertamina mencanangkan program kerja yang jauh meningkat dibandingkan tahun lalu.Tahun lalu Subholding Upstream mengebor 350 sumur.

"Pada 2022 ini, Subholding Upstream akan mengebor 813 sumur pengembangan. Dan 500 sumur di antaranya berada di WK Rokan," ujar Parhusip.

WK Rokan memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. WK migas terbesar kedua di tanah air ini menyumbangkan sepertiga total produksi minyak Pertamina atau hampir seperempat produksi nasional dengan rata-rata produksi tahunan sekitar 160.000 barel minyak per hari (BOPD) untuk periode September-Desember 2021. Seluruh hasil lifting WK Rokan juga diperuntukkan untuk konsumsi kilang domestik Pertamina guna mendukung ketahanan energi nasional.
  
Sedangkan Suardin menyampaikan PHR berhasil meningkatkan kinerja WK Rokan pasca alih kelola. Di antaranya kenaikan tingkat produksi, biaya lifting  yang makin rendah, peningkatan kegiatan pengeboran secara masif dan agresif, peningkatan keandalan fasilitas, dan tingkat efisiensi produksi yang terjaga. Hanya dalam tempo kurang dari empat bulan, PHR juga berhasil menambah rig pengeboran dari sebelumnya 6 rig menjadi 19 rig dan rig kerja ulang (work over) dari sebelumnya 25 rig menjadi 29 rig.

PHR WK Rokan menyumbangkan penerimaan negara sekitar Rp9 triliun untuk periode Agustus-Desember 2021. Kontribusi itu terdiri dari Rp6,5 triliun Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Rp2,5 triliun berupa pembayaran PPh, PPN, dan pajak daerah. Kontribusi ini merupakan wujud nyata dari manfaat langsung kehadiran operasi PHR kepada negara, daerah, dan masyarakat pasca alih kelola WK Rokan pada 9 Agustus 2021 lalu. Industri hulu migas memiliki peran penting bagi penerimaan negara dan modal pembangunan.
  
Operasi PHR juga memberikan manfaat berganda, di antaranya pada pemenuhan kebutuhan energi nasional, penciptaan lapangan kerja, peluang bisnis bagi pengusaha lokal maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Operasional WK Rokan saat ini didukung lebih dari 25.000 pekerja, di mana sebagian besar di antaranya merupakan tenaga kerja lokal Riau.
  
Pada 2022, PHR menargetkan pengeboran 400-500 sumur baru di WK Rokan dengan target produksi sekitar 180.000 BOPD. Untuk mencapai target tersebut, PHR akan terus menambah jumlah rig pengeboran menjadi setidaknya 23 rig. Selain berupaya meningkatkan penerimaan negara, PHR berkomitmen untuk meningkatkan porsi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memperkuat komponen nasional. Saat ini TKDN di PHR mencapai lebih dari 60 %. (Ant/E-1)