KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan mengembangkan kelembagaan Sistem Resi Gudang (SRG) dengan fokus kepada tiga provinsi di triwulan I tahun 2022, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.
"Pelaksanaan kegiatan SRG tahun 2022 akan diperluas dengan fokus quick win pada triwulan I di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa
Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (26/2).
Menurut Artati Widarti, pihaknya mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang dalam rangka untuk menjaga stabilisasi harga ikan.
Artati memastikan KKP bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan akan komitmen mengawal SRG.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa pengembangan SRG diperlukan untuk menjawab kebutuhan pelaku perikanan khususnya nelayan, akibat volatilitas harga komoditas.
"Keberlimpahan hasil tangkapan ketika musim ikan menyebabkan harga jatuh, sehingga akan disimpan di dalam Gudang beku selama waktu tertentu hingga harga stabil," terang Artati.
Melalui mekanisme SRG, kebutuhan modal usaha nelayan saat masa musim tersebut dapat diatasi dengan cara menjaminkan ikan yang diterbitkan resi Gudang kepada Lembaga pembiayaan dengan bunga yang kompetitif.
Sebagai informasi, hingga tahun 2021, 12 resi gudang komoditas ikan telah diterbitkan di Sidoarjo, Benoa, Natuna, Tegal dan Probolinggo. Adapun volume barang yang diresigudangkan sebesar 370,5 ton dengan nilai Rp6,29 miliar dan pembiayaan sebesar Rp 2,2 miliar.
Sebelumnya, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) mengajak kalangan perbankan masuk dalam pembiayaan sistem resi gudang yang memiliki peluang besar dan alternatif bisnis aman dan menjanjikan.
"Pembiayaan di sektor resi gudang bisa menjadi alternatif atau ceruk baru bagi kalangan perbankan. Dengan jaminan komoditas yang telah diregistrasi dalam sistem resi gudang, tentunya penyaluran pembiayaan untuk para pemilik resi gudang akan aman dengan jaminan komoditas yang jelas," kata Direktur Utama PT KBI (Persero) Fajar Wibhiyadi.
Menurut dia, sampai dengan saat ini, beberapa bank termasuk bank pembangunan daerah telah menyalurkan pembiayaan bagi para pemilik komoditas yang meregistrasikan komoditasnya di sistem resi gudang.
Selain itu, kata dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu memproyeksikan penyaluran kredit perbankan tahun 2022 tumbuh 7,5 % (yoy) atau meningkat dibandingkan pertumbuhan kredit tahun sebelumnya yang mencapai 5,2 % (yoy).
Terkait pembiayaan resi gudang, data KBI menunjukkan sepanjang empat tahun terakhir terjadi peningkatan pembiayaan resi gudang.
Pada tahun 2017 pembiayaan resi gudang mencapai Rp15,9 miliar, tahun berikutnya Rp52,6 miliar, selanjutnya pada 2019 mencapai Rp56,5 miliar, dan 2020 mencapai Rp93,8 miliar.
Sedangkan di tahun 2021 nilai pembiayaan resi gudang mencapai Rp277,4 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 195 %
dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya. (Ant/E-1)
