Jalan Akses Tol Makassar New Port (MNP) tahap I dan II Mulai Tahap Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memulai konstruksi pembangunan Jalan Akses Tol Makassar New Port (MNP) tahap I dan II.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan jalan akses tol yang terkoneksi dengan  MNP ini akan meningkatkan konektivitas dengan jalan tol eksisting, sehingga waktu tempuh transportasi peti kemas akan empat kali lebih cepat dari sebelumnya. Diproyeksikan kapasitas pelayanan akan mencapai 900 ribu TEUs pada tahun 2023. “Kehadiran akses tol ini akan memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar dan hasil pembangunan akan tersebar merata sehingga akan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia berharap setelah peletakan batu pertama konstruksi segera dimulai sehingga selesai sesuai target Juni 2023 atau bahkan lebih cepat.

Saat ini telah beroperasi 4 ruas tol di Sulawesi Selatan yakni Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1-4 sepanjang 21,7 km.

Sementara itu Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Tbk Ramdani Basri mengatakan pembangunan Jalan Akses Tol MNP dengan kebutuhan lahan mencapai 2,74 hektare dilakukan dalam tiga tahap.

Tahap pertama mulai dari arah pelabuhan lama (Jalan Tol Seksi 1) menuju MNP sepanjang 1,2 km. Sementara pembangunan tahap kedua mulai dari arah bandara (Jalan Tol Makassar Seksi IV) menuju ke MNP sepanjang 2 km dengan lebar lajur 4 meter. Tahap pertama dan kedua dikerjakan bersamaan, sedangkan tahap ketiga dari MNP menuju ke bandara akan dikerjakan pada tahap berikutnya.

Pembangunan Jalan Akses Tol MNP merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dikerjakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan Konsultan Supervis Joint Operation PT. Indo Koei–Nippon Koei–PT Cipta Strada dengan biaya investasi mencapai Rp705 miliar. Progres pembebasan lahan hingga 4 Januari 2022 telah mencapai 60 persen dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). (Ant/OL-12)