Pemerintah Masih Siapkan Mekanisme Pasar Pajak Karbon

PAJAK karbon menjadi salah satu instrumen yang paling diharapkan untuk mengisi gap pendanaan aksi perubahan iklim di Indonesia. Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Wahyu Marjaka mengungkapkan, saat ini pemerintah masih menyusun mekansime pasar untuk implementasi pajak karbon. 

"Untuk mekansime pasar yang sedang disiapkan adalah penerapan infrastruktur dan legalitas. Nantinya juga akan ada dua kelompok peraturan Menteri Lingkngan Hidup dan Kehutanan yang menjadi turunan dari Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, yakni tentang NDC dan tentang ekonomi karbon" kata Wahyu saat dihubungi, Selasa (4/1).

Baca juga: Mendag: Stok Aman, Kemendag Stabilkan Harga Minyak Goreng

Paralel dengan itu, Kementerian Keuangan juga tengah menyiapkan peraturan turunan dari Perpres nomor 98 tahun 2021 serta penentuan HPP untuk pajak karbon. 

"Banyak hal yang harus kita siapkan dulu. Kalau bisa April 2022 atau paling lambat akhir 2022 pasar karbon bisa bergerak," ucap dia. 

Meski begitu, Wahyu belum bisa memastikan berapa besar nilai yang akan dihasilkan dari penerapan pajak karbon dan berapa banyak yang dapat digunakan untuk mengisi kekurangan dana aksi perubahan iklim. 

"Saat sudah berjalan, itu yang nanti akan jadi evaluasi berapa dari market yang bisa dikontribusikan untuk pendanaan iklim dan berapa kontribusi dari pajak karbon. Dan semuanya masih dalam proses persiapan saat ini," pungkas dia. (OL-6)