SELAMA dua bulan mengelola Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyumbangkan penerimaan negara melalui penjualan minyak mentah sebesar Rp 2,1 triliun dan pembayaran pajak sekitar Rp 607,5 miliar termasuk pajak-pajak ke daerah. ”WK Rokan merupakan aset strategis nasional yang harus didukung kelancaran operasionalnya oleh seluruh pemangku kepentingan,” kata Direktur Utama PHR Jaffee A. Suardin dalam keterangan resminya, Sabtu (6/11).
Dia menambahkan, operasional WK Rokan saat ini didukung oleh lebih dari 25 ribu pekerja, di mana sebagian besar di antaranya merupakan warga lokal Riau. Baru-baru ini, PHR mengaku telah berdiskusi dan berkoordinasi dengan Pemprov Riau terkait potensi tambahan pajak bagi daerah. Salah satunya dipicu perubahan skema kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract), dari sebelumnya menggunakan skema cost recovery menjadi gross split.
”Karena itu, ke depan PHR optimistis dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terkait penerimaan negara dan daerah dari kegiatan hulu migas di WK Rokan,” ujar Jaffee.
Hingga saat ini PHR menyatakan telah mengebor lebih dari 79 sumur dari target 161 sumur tajak dengan mengoperasikan 16 rig. Jumlah rig, kata Jaffee, akan terus ditambah untuk mendukung upaya pencapaian target jumlah sumur tajak yang ingin dicapai. Tahun depan, target PHR lebih tinggi lagi, yakni 500 sumur tajak. "Produksi WK Rokan menyumbangkan hampir 25% produksi minyak nasional. WK Rokan merupakan salah satu tulang punggung upaya pencapaian target produksi nasional minyak 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030," jelasnya. (OL-8)
