PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang diajukan oleh PT My Indo Airlines (MYIA) terhadap Perseroan.
Pengajuan permohonan PKPU tersebut sehubungan dengan adanya kewajiban usaha Perseroan kepada MYIA yang belum dapat terselesaikan, dalam kaitan kerja sama layanan penerbangan kargo yang dijalankan oleh kedua belah pihak.
"Menyikapi hal tersebut, kami sepenuhnya memahami serta menghormati sikap hukum yang diambil MYIA melalui langkah pengajuan permohonan PKPU ini, yang dilakukan dengan mengedepankan asas profesionalitas terhadap sinergitas bisnis yang telah terjalin selama ini bersama Garuda Indonesia," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, melalui keterangan yang diterima, Senin (19/7).
Garuda Indonesia, kata Irfan, pada saat ini tengah mempelajari permohonan PKPU yang diajukan oleh MYIA, bersama dengan konsultan yang telah ditunjuk untuk menanggapi lebih lanjut terhadap permohonan PKPU MYIA sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hal tersebut merupakan wujud itikad baik Garuda dalam upaya memperoleh penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak berkaitan dengan kewajiban usaha, dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel.
"Kami juga akan terus melakukan koordinasi intensif dengan dewan komisaris, pemegang saham dan otoritas terkait, mengenai tindak lanjut dan langkah yang akan ditempuh Garuda terhadap pengajuan permohonan PKPU ini," kata Irfan.
Lebih lanjut, Garuda turut memastikan pemenuhan kebutuhan layanan operasional penerbangan bagi masyarakat akan tetap tersedia secara optimal melalui hadirnya layanan penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang, khususnya di tengah kondisi pandemi saat ini.
Rangkaian upaya maksimal yang dilakukan oleh Garuda untuk menghadirkan layanan penerbangan terbaik ini tentunya tidak terlepas dari esensi moda transportasi udara sebagai sektor krusial, dalam menunjang pergerakan logistik maupun perjalanan masyarakat yang harus terbang karena memiliki kebutuhan prioritas di masa pandemi. (Try/E-1)
