RI-Australia Tingkatkan Kerja Sama Peternakan & Kesehatan Hewan

KONDISI pandemi COVID-19 membuat kegiatan kerja sama dan perdagangan antar Indonesia dan Australia menjadi sedikit terhambat. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat kedua negara untuk tetap melanjutkan kerja sama yang sudah berjalan dengan baik selama ini. 

Meskipun terhambat, nyatanya cukup banyak kemajuan kerja sama yang dicapai oleh kedua negara, khususnya pada sektor peternakan dan kesehatan hewan.  Beberapa kemajuan tersebut telah disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan Nuryani Zainuddin ketika memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAFFC) sektor peternakan dan kesehatan hewan yang dilaksanakan secara virtual.

Salah satu kerja sama konkrit yang memberikan manfaat bagi Indonesia adalah program twinning dan pendampingan yang dilakukan oleh Australian Centre for Disease Preparedness (ACDP) kepada Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates sebagi laboratorium rujukan nasional untuk avian influenza. Tidak hanya itu, BBVet Wates juga telah ditunjuk oleh ASEAN sebagai Regional Reference Center (RRC) untuk Bioinformatika. Peningkatan kapasitas  laboratorium ini penting dilakukan untuk menjamin mutu produk peternakan yang diperdagangkan. 

“Keberhasilan BBVet Wates ini menunjukkan bahwa kerja sama dengan Australia telah dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia”,  ungkap Direktur Kesehatan Hewan Nuryani Zainuddin di sela-sela pertemuan. 

“Kami berharap kerja sama dengan pemerintah Australia ini ke depan dapat mendukung RRC sekaligus juga dapat mendukung  kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk regional ASEAN," lanjutnya. 

Dihubungi secara terpisah, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah menjelaskan bahwa saat ini kebijakan kerja sama internasional bidang peternakan diarahkan pada kerja sama peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, harmonisasi peraturan ekspor dan impor komoditas peternakan dan kesehatan hewan serta untuk meningkatkan ekspor dengan cara mempermudah akses pasar produk peternakan kedua negara. 

“Berbagai kendala yang muncul karena pandemi harus segera diselesaikan, termasuk bagaimana melakukan improvisasi agar kendala ekspor impor dapat diselesaikan," ungkap Nasrullah. 

Sejalan dengan hal tersebut, Nuryani menjelaskan bahwa untuk beberapa kegiatan yang sudah direncanakan memang belum bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19, misalnya on site review atau survei lapangan sebagai kelengkapan proses pengajuan persetujuan pemasukan dan pengeluaran produk peternakan yang terkendala oleh travel restriction. 

“Untuk mengatasi kendala tersebut, saat ini pemerintah sedang  menyusun revisi peraturan perundangan yang nantinya memungkinkan metode audit virtual sebagai alternatif untuk onsite review selama situasi bencana pandemi Covid-19,” jelas Nuryani. 

Pemerintah Australia juga sepakat untuk berdiskusi terkait teknis pelaksanaan onsite review ini agar tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan. Mereka juga sudah memiliki pengalaman melakukan onsite review secara virtual sehingga tidak akan kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Indonesia. 

“Salah satu persyaratan pelaksanaan onsite review secara daring adalah harus dihadiri secara fisik oleh otoritas veteriner negara asal dan perwakilan negara Indonesia di negara asal," lanjut Nuryani. 

Namun demikian apabila kondisi pandemi ini berakhir maka onsite review tetap akan dilakukan secara langsung tiga bulan setelah pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dinyatakan dicabut oleh Presiden. Apabila terdapat hasil onsite review secara langsung yang tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan pada saat audit virtual, maka perusahaan tersebut akan dicabut dari daftar persetujuan unit usaha untuk melakukan ekspor/ impor. 

Menanggapi hasil kerja sama yang dilaporkan oleh Indonesia, Australia mengapresiasi kerja sama yang sudah dilakukan dengan Indonesia terkait sektor peternakan dan kesehatan hewan. Hal ini disampaikan oleh Assistant Secretary Export Standards Branch Department of Agriculture, Water and the Environment Australia, Anne Sommerville pada pertemuan yang sama. 

“Kami memahami kendala yang dihadapi selama pandemi ini dan berharap kendala kendala itu dapat kita selesaikan bersama," ungkapnya.

WGAFFC ini merupakan forum pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Australia yang dilaksanakan sebagai sarana untuk memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, investasi dan pertanian yang saling menguntungkan antar kedua negara. Kerja sama seperti ini merupakan sarana yang tepat untuk membuka lebih banyak peluang perdagangan produk pertanian Indonesia ke luar negeri. (RO/OL-10)