Investasi Ambon New Port Rp5 Triliun, Pemerintah Libatkan Swasta

PEMERINTAH akan mengembangkan Kawasan Pusat Perikanan Terpadu Ambon New Port di Maluku. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan investasinya akan mencapai Rp5 triliun menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Pemerintah akan mulai membebaskan tanah 200 hektare dan mempersiapkan infrastruktur dasar. Setelah itu pemerintah akan melakukan lelang KPBU yang investasinya kurang lebih Rp5 triliun, tahap awal untuk Rp1,3 triliun," kata Budi Karya seusai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/3).

Menteri Perhubungan menjelaskan, kawasan itu ke depannya akan dapat dikembangkan hingga mencapai 900 hektare. Pihak swasta melalui skema KPBU, ditawarkan untik melakukan pembebasan lahan untuk 700 hektare.

Dia juga mengungkapkan pembangunan Ambon New Port ditargetkan akan dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun. Di masa transisi nantinya juga akan diupayakan untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan yang sudah ada saat ini.

"Kita ingin me-restructure cara-cara penghitungan penangkapan ikan sehingga untuk dua tahun ini kita bisa memfungsikan dua pelabuhan yang ada di Ambon. Pertama adalah Pelabuhan Yos Sudarso yang kedua Pelabuhan Perikanan Nusantara yang juga belum optimal," ujarnya.

Menteri Budi juga mengungkapkan Presiden memerintahkan jajaran terkait untuk bersinergi mempersiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan industri perikanan ini.

Menhub menyampaikan kawasan Indonesia timur termasuk Maluku memiliki potensi besar sebagai lumbung ikan nasional. Namun, potensi itu belum dioptimalkan karena belum terintegrasinya pelabuhan dengan kawasan industri.

Budi mengatakan dalam rapat terbatas Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan banyak yang bisa diefektifkan agar fungsi-fungsi penangkapan ikan di kawasan bisa secara masif.

"Dari situ kita melihat bahwa untuk menjadikan satu sentra lumbung ikan nasional, tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada yang dikembangkan atau digunakan, tetapi kita membutuhkan satu pelabuhan di mana pelabuhan itu terintegrasi bersama dengan kawasan industri," pungkasnya. (OL-8)