RUU Tax Amnesty Jadi Satu Solusi Hadapi Penggelap Pajak

KETUA DPR Ade Komarudin berjanji pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amensty) akan dilakukan pada masa sidang ke empat setelah reses. DPR akan bersidang kembali, Rabu (6/4).

Ia merasa, Rancangan UU Tax Amnesty mendesak dibahas karena dapat menjadi salah satu solusi atas rendahnya penerimaan pajak di dalam negeri. Hal itu turut didukung dengan kabar bocornya sebuah dokumen finansial "Panama Papers" milik sebuah firma hukum yang berbasis di Panama.

Dokumen itu memuat data berisi nama-nama ratusan pembisinis dan politikus dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Mereka diduga mempunyai kaitan dengan sejumlah perusahaan yang melakukan penggelapan pajak dan pencucian uang dan sengaja didirikan di negara-negara bebas pajak.

"Dengan tax amnesty ini bangsa ini mulai dari nol lagi agar taat hukum. Ada UU Tax Amnesty maka diharapkan dapat semua wajib pajak taat," ujar pria yang akrab disapa Ade itu di Jakarta, Selasa (5/4)

Menurut Ade dengan diterapkannya kebijakan pengampunan pajak, maka Pemerintah akan memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) bagi para pelaku penggelapan pajak dan juga untuk pelaku kejahatan finansial asalkan mereka dapat menarik dana miliknya yang tersimpan di luar negeri. Sehingga dapat menambah pemasukam negara.

"Sehingga kita dapat masukan dari mereka lalu menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kedepannya," tandasnya. (OL-2)