Stok Langka KPPU Wanti-wanti Kenaikan Harga Bawang Putih

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mewanti-wanti soal lonjakan harga bawang putih pada April mendatang akibat langkanya stok. Peringatan tersebut berkaca dari tren yang terjadi selama empat tahun terakhir yang mengalami peningkatan di awal semester.

"Sejak 2017 hingga 2020 selalu terjadi kenaikan harga bawang putih. Polanya itu pada tiga empat bulan awal tahun," jelas Komisioner KPPU Taufik Ariyanto dalam webinar, Jumat (22/1).

Dia mengungkapkan pada awal 2020, kenaikan harga bawang putih tercepat terjadi karena penguncian wilayah diberbagai negara, salah satunya Tiongkok sebagai sumber impor utama Indonesia. 

Rata-rata harga bawang putih pada Februari 2020 terlihat mencapai Rp48.170 per kilogram (kg) atau naik dari posisi Januari sebesar Rp33.376 per kg. Lalu berangsur turun hingga Rp33.356 per kg pada Mei 2020.

Selain itu, Taufik menjabarkan ada beberapa skenario soal konsumsi bulanan yang disajikan pihaknya. Yang pertama tentang konsumsi tinggi sebesar 48 ribu ton per bulan tanpa adanya stok tambahan impor, maka pasokan bawang putih berkisar di angka 6.484 ton hingga 16.120 ton. 

Baca juga : Penyaluran BPUM Cepat dan Mudah oleh BRI, Bantu Kelangsungan UMKM

Lalu, skenario konsumsi sedang, konsumsi bulanan bawang putih ditaksir mencapai 45 ribu ton tanpa tambahan impor berada di kisaran 15.845 ton hingga 25.120 ton. Yang terakhir, pada skenario rendah, konsumsi diperkirakan mencapai 40.120 ribu ton untuk awal April.

"Ketiga skenario ini jika dihitung stok di awal April sudah minus. Ini yang memungkinkan terjadinya kenaikan harga seperti di 2017 hingga 2020. Semoga tahun 2021 ini bisa dihindari," jelas Taufik.

Dia menegaskan, karena adanya proyeksi kekurangan stok dalam komoditas bawang putih, pemerintah tidak diminta memperketat kebijakan impor pangan tersebut. 

"Ini kan bawang putih tidak masuk dalam kategori bahan komoditi pokok. Implikasinya tidak diperlukan adanya intervensi yang ketat dari pemerintah. Lerlu disuarakan penyederhanaan proses importasi. Ini sudah disuarakan sejak 2018," pungkas Taufik. (OL-7)