Kamis 03 Desember 2020, 13:20 WIB

Wapres Puji Konsistensi REI Bangun Perumahan Rakyat

Ghani Nurcahyadi | Ekonomi
Wapres Puji Konsistensi REI Bangun Perumahan Rakyat

Dok. REI
Pembukaan Rakenas REI 2020

 

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin memuji konsistensi Realestat Indonesia (REI) sebagai dalam pembangunan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). REI dinilai sudah membuktikan diri sebagai asosiasi pengembang perumahan dengan capaian pembangunan rumah terbesar selama ini.

Hal tersebut diungkapkan Wapres Ma’ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2020 yang untuk pertama kali diselenggarakan secara hybrid (virtual dan tatap muka), Kamis (3/12).

“Pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada REI dan semua anggota yang terlibat dalam upaya memgurangi angka backlog perumahan. REI secara konsisten telah membuktikan diri sebagai asosiasi perumahan dengan capaian pembangunan perumahan terbesar di Indonesia,” ungkap wapres.

Menurut Wapres, pemerintah percaya bahwa pembangunan perumahan tidak hanya akan berdampak positif terhadap perekonomian tetapi juga akan mengangkat kualitas hidup masyarakat. Hal itu disebabkan sektor perumahan dan properti merupakan klaster industri yang melibatkan lebih dari 150 jenis usaha di sektor riil dan menyerap banyak lapangan kerja.

Oleh karena itu, wapres menyatakan pembangunan sektor perumahan perlu didukung sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi yang  inklusif dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015, Program Sejuta Rumah (PSR) sampai 16 November 2020 sudah terealisasi sebanyak 5,4 juta unit, dan lebih dari 70% diantaranya dinikmati oleh golongan MBR. 

Khusus untuk tahun ini, karena imbas adanya pandemi Covid-19, realisasi PSR per 16 November 2020 hanya 667.554 unit rumah, yang terdiri dari 75% rumah MBR, dan 25% rumah non-MBR (komersial). Karena pandemi ini pula, ujar wapres, rencana capaian REI untuk membangun 239.109 unit rumah MBR mungkin juga belum mencapai target. Menurut wapres, kondisi ini menyadarkan semua pihak terutama pemerintah untuk terus memfasilitasi penyediaan perumahan rakyat.

Pemerintah sudah memberikan perhatian khusus kepada sektor perumahan di APBN 2021 dengan telah dialokasikan pembiayaan perumahan sebesar Rp30 triliun antara lain untuk membiayai skema subsidi selisih bunga (SSB), bantuan uang muka, bantuan PSU, pembangunan rumah umum dan rumah susun, peningkatan kualitas perumahan swadaya dan pembiayaan KPR FLPP sebesar Rp 16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.

Wapres mengatakan, dirinya beberapa waktu lalu bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan beberapa menteri terkait lainnya juga sudah membahas beberapa langkah kebijakan untuk memacu pertumbuhan dan pemulihan sektor properti. 

Saat ini sedang dikaji skema subsidi dan intervensi yang lebih tepat termasuk antara lain penggunaan sisa anggaran untuk skema SSB dan penggunaan tanah-tanah negara untuk pembangunan perumahan MBR, serta penggunaan Tapera dan skema pembiayaan lain.

Sementara itu, pemerintah juga sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Diharapkan, sebut wapres, regulasi ini dapat lebih mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pungutan liar (pungli) dan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. 

Sebagai salah satu sektor yang turut menggerakkan roda perekonomian, maka properti termasuk salah satu sektor yang mendapat porsi signifikan dalam UU Ciptaker

Baca juga : Kemen PUPR Minta Pemda Ajukan Usul Program Perumahan Lewat SIBARU

“Setidaknya ada 8 aspek di UU Ciptaker yang berkaitan dengan industri properti yaitu rusun, bangunan gedung, perumahan dan kawasan permukiman, BP3 , kawasan dan tanah terlantar, bank tanah, penataan ruang dan perpajakan,” ujar wapres.

Perbaikan regulasi di sektor properti melalui UU Ciptaker diharapkan membawa dampak signifikan bagi investasi khususnya di sektor perumahan. Wapres Ma’ruf Amin memberi contoh Bank Tanah, yang jika efekfif beroperasi dalam 1-2 tahun ke depan maka akan banyak lahan HGB dan HGU serta tanah terlantar yang dapat dikumpulkan dan digunakan sebagai bank tanah untuk pembangunan perumahan rakyat. 

Berkaitan dengan penyusunan peraturan pelaksana UU Ciptaker, saat ini pemerintah sedang melakukan serap aspirasi untuk menampung masukan dari masyarakat, termasuk pelaku usaha. Wapres mendorong REI agar aktif memberikan aspirasi, masukan dan tanggapan dalam penyusunan rancangan peraturan pelaksana UU Ciptaker.

“Saya mengajak REI untuk terus berkontribusi dan berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Saya berharap REI ke depan tetap menjadi asosiasi yang solid dan terdepan dalam pengembangan industri properti nasional,” harap wapres.

Pemerintah mengharapkan dari Rakernas REI 2020 dapat lahir banyak ide-ide segar dan usulan untuk disampaikan ke pemerintah sehingga industri properti dapat menjadi lebih baik.

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa Rakernas REI 2020 mengangkat tema “Strategi Bisnis Properti dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 dan Implementasi UU Cipta Kerja”. Tema ini, menurut dia, sangat relevan dengan situasi terkini yang sedang dihadapi masyarakat yakni pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Diakuinya, pandemi telah menganggu seluruh aktivitas perekonomian nasional dan dunia, termasuk sektor properti. 

Usaha Presiden RI Joko Widodo, pemerintah dan legislatif untuk menerbitkan UU Ciptaker dinilai sudah sangat tepat. Namun, tegas Totok, penerapan beleid itu tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan aturan turunan yang sejalan dengan misi awal UU Ciptaker. 

“Sebagai representasi elemen masyarakat dari kalangan dunia usaha, REI sudah berperan aktif dalam mengawal penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja sehingga regulasi yang dibuat benar-benar lebih mempermudah investasi terutama di industry properti, dan bukan justru sebaliknya aturan pasca UU Ciptaker menjadi semakin rumit,” ujar Totok. 

Ditambahkan, Rakernas REI kali ini akan menjadi momentum yang sangat baik untuk membahas beragam ide atau gagasan yang sekiranya dapat dimajukan sebagai masukan kepada pemerintah terkait penyusunan aturan turunan UU Ciptaker. 

Atas nama DPP REI, Totok pun menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat mengundang seluruh anggota REI dan stakeholder lainnya secara langsung di acara Rakernas REI 2020 karena kondisi pandemi masih belum mereda. Kegiatan Rakernas REI  tahun ini digelar secara hybrid, yakni kombinasi antara perhelatan virtual atau dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Ketua Panitia Penyelenggara Rakernas REI 2020, Ikang Fawzi menyebutkan kendati dihelat tanpa dihadiri audiens dalam jumlah besar, namun penyelenggaraan kegiatan rutin tahunan organisasi perusahaan properti tertua dan terbesar ini tetap disiapkan dan berjalan secara optimal. 

“Yang hadir sangat dibatasi yakni hanya unsur panitia penyelenggara, pengurus DPP REI, serta para Ketua DPD REI se-Indonesia. Sedangkan untuk yang tidak hadir di lokasi acara dapat mengakses dan mengikuti kegiatan secara live via Zoom serta live streaming di kanal YouTube,” jelas Ikang.

Diungkapkan, pelaksanaan rakernas untuk pertama kali secara hybrid ini juga menjadi pengalaman yang berkesan bagi pengurus DPP REI sebagai bagian dari adaptasi baru khususnya di bidang teknologi pertemuan tanpa mengurangi tujuan yang ingin dicapai melalui rakernas.

Selain seremoni pembukaan oleh Wapres KH. Ma’ruf Amin, Rakernas REI 2020 juga diisi beragam kegiatan antara lain penganugerahan penghargaan kepada Tim UUCK DPP REI, webinar “Sosialisasi UUCK”, webinar “Kebijakan dan Target Realisasi Pembangunan Rumah Subsidi Tahun 2021” serta paparan "Outlook Properti dan Survei Pengembang 2021”.

Selain itu digelar seminar yang menghadirkan tiga menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, serta Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury serta Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida, yang dipandu Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPP REI.

Adapun tiga sesi persidangan paripurna sebagai inti kegiatan Rakernas REI Tahun 2020 akan diselenggarakan secara internal dan simultan. (RO/OL-7

Baca Juga

Dok. Akseleran

Performa Platform P2P Lending Tetap Tumbuh di Tengah Pandemi

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Senin 18 Januari 2021, 20:20 WIB
Secara kumulatif, Akseleran yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyalurkan total pinjaman usaha sebesar Rp1,85...
Antara/Candra Yanuarsyah

Menaker Tunggu Arahan Soal Kelanjutan BSU Bagi Pekerja

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Senin 18 Januari 2021, 19:25 WIB
"Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian," kata...
Antara

Saham Jerman Diperdagangkan dengan Awal yang Goyah

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Januari 2021, 19:00 WIB
Saham Jerman diperdagangkan dengan awal yang goyah pada Senin (18/1), dimana indeks acuan DAX dibuka pada 13.701,98 poin, turun 85,75 poin...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya