UU Cipta Kerja Gairahkan E-Commerce

ASOSIASI E-commerce Indonesia (idEA) meng­apresiasi kehadiran Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja karena akan sangat menggairahkan belanja secara daring yang terus naik daun di Indonesia. Aturan-aturan pelaksana dari UU tersebut pun diharapkan makin menguntungkan UMKM.

“UMKM bisa menikmati dampak positif UU ini, dan tentu akan memberi pengaruh baik juga pada pertumbuhan perdagangan melalui sistem elektronik,” ujar Kepala Bidang Konten dan Komunikasi Internal idEA Vriana Indriasari lewat keterangan resminya, kemarin.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), transaksi e-commerce pada 2020 meningkat sampai 25% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp205,5 triliun di lokapasar (marketplace).

Jika berkaca dari data BI tersebut, ujar Indriasari, bisnis e-commerce diyakini bakal tetap tumbuh pesat pada 2021, didorong oleh bergesernya pola belanja konsumen selama pandemi covid-19. Migrasi ke kanal daring pun diperkirakan bakal banyak dilakukan UMKM.

“Kehadiran UU Cipta Kerja akan berdampak lebih positif buat UMKM. Kami menunggu kehadiran turunan dari UU tersebut untuk kemudian kami susun strategi penerapannya di industri e-commerce,” ujarnya.

Di kesempatan terpisah, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Rully Indrawan menjelaskan UU No 11/2020 memudahkan masyarakat mendirikan UMKM dan mengurus perizinannya.

“UU Cipta Kerja memberi ruang dan kesempatan yang luas bagi berkembangnya usaha-usaha, khususnya UMKM. Salah satunya, kemudahan perizinan usaha,” ujarnya.

Karena itu, dia berharap per­aturan pemerintah (PP) sebagai turunan UU tersebut, khususnya dalam klaster UMKM, mampu meng­akomodasi seluruh kepentingan stakeholder.

Bonus demografi

Dalam webinar yang digelar Sabtu (28/11), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan UU No 11/2020 akan mempercepat transformasi ekonomi di tengah bonus demografi pada 2020-2030.

“Dengan memanfaatkan bonus demografi yang sedang kita miliki saat ini, UU tersebut dapat mempercepat transformasi ekonomi sehingga kita dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah,” jelas Ida.

Saat demografi penduduk didominasi oleh usia produktif, sambungnya, UU No 11/2020 sangat diperlukan untuk penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja.

“UU ini memberdayakan dan memberi perlindungan tidak hanya kepada pekerja, tetapi juga kepada orang-orang yang belum dan yang tidak memiliki pekerjaan dan juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan,” tuturnya.

UU Cipta Kerja juga selaras dengan upaya pemerintah untuk menjawab tantangan di bidang SDM dan ketenagakerjaan. Mengembangkan SDM dan pelatihan vokasi ditargetkan menjadi solusi atas rendahnya daya saing angkatan kerja dan pengangguran pada era digitalisasi, sekaligus mengatasi mismatch lapangan pekerjaan pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19.

Selain itu, Menaker mengatakan UU Cipta Kerja mendorong pengembangan UMKM dan koperasi dengan kemudahan perizinan dan lainnya. (Ins/E-2)