OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil asesmen terakhir OJK terhadap debitur restrukturisasi sejak rencana perpanjangan relaksasi itu diputuskan dalam rapat Dewan Komisioner OJK pada 23 September 2020 lalu.
"Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard, agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi di tengah masa pandemi ini," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan resminya, Jumat (23/10).
Atas keputusan itu, OJK akan segera memfinalisasikan kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk Peraturan OJK. Di Peraturan OJK itu juga akan memuat perpanjangan waktu beberapa stimulus lanjutan yang terkait, antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer, dan penilaian kualitas agunan yang diambil alih (AYDA), serta penundaan implementasi Basel III.
Hingga saat ini, restrukturisasi kredit sektor perbankan per tanggal 28 September 2020 telah diberikan kepada 7,5 juta debitur dengan total nilai Rp904,3 triliun. Sementara NPL di bulan September 2020 sebesar 3,15% menurun dari bulan sebelumnya sebesar 3,22%.
Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank juga telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dalam enam bulan terakhir menunjukkan kenaikan.
"OJK senantiasa mencermati dinamika dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kestabilan di sektor jasa keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional," pungkas Wimboh. (E-2)
