Pemerintah Bakal Kucurkan Dana Hibah Pariwisata sebesar Rp3,3 T

PEMERINTAH segera menyalurkan dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 Triliun bagi pelaku usaha pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Wishnutama Kusubandio mengungkapkan, dana hibah yang digagas pemerintah itu dalam upaya menghadapi dampak dari pandemi Covid-19.

"Tujuan utama dari hibah pariwisata ini adalah membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pandemi," jelas Wishnutama dalam keterangannya, Rabu (14/10).

Baca juga: Menkeu: Pandemi Memaksa Masyarakat Lakukan Transformasi Digital

Wishnutama menerangkan, dana hibah pariwisata melalui Kementerian Keuangan merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dana hibah tersebut akan disalurkan pada daerah dengan kriteria PHPR minimal 15% dari total PAD Tahun anggaran 2019, 10 Destinasi Super Prioritas (DPP), 5 Destinasi Pariwisata Prioritas (DSP), Destinasi Branding dan, 100 COE

Kemenparekraf melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi akan melakukan sosialisasi Program Hibah Pariwisata Tahun 2020 secara berkala.

Untuk kegiatan awal telah dilangsungkan sosialisasi pada 8 Oktober 2020 di Hotel Novotel Tangerang, Banten. Kegiatan juga dilakukan secara hybrid meeting dengan melibatkan 101 daerah kabupaten/kota di Indonesia. 

"Diharapkan pemerintah daerah memperoleh informasi terkait program dana hibah pariwisata tersebut. Seperti terkait teknis hibah pariwisata, pengelolaan hibah pariwisata pada pemda, pengelolaan dan pelaporan keuangan serta teknis penyaluran dana hibah pariwisata tersebut," pungkas Wishnutama.

Kemenparekraf juga menyiapkan anggaran sebesar Rp119 miliar untuk program sertifikasi clean, healty, safety, environment (CHSE) gratis bagi industri pariwisata di 34 provinsi di Indonesia.

Sertifikasi ini untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan untuk industri yang terkait sektor pariwisata untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. (OL-6)