Deflasi Berkepanjangan Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

DEFLASI yang terjadi di Indonesia dalam satu triwulan yakni Juli di level 0,05%, Agustus 0,10% dan September 0,05% menandakan pelemahan daya beli masyarakat. Bila itu terjadi berkepanjangan, ekonomi Indonesia akan sulit mencapai pertumbuhan potensialnya.

Demikian dikatakan ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Media Indonesia, Sabtu (3/10). 

Baca juga: Bank Jateng Tetap Eksis dan Tumbuh di Tengah Pandemi Covid-19

"Deflasi ini kan salah satu indikator ekonomi, kalau deflasi berlangsung berkepanjangan dan didukung indikator lain seperti indeks penjualan riil juga melambat maka dampaknya konsumsi masyarakat akan berada pada level rendah," imbuh dia.

"Bagi Indonesia, yang ekonominya bergantung pada konsumsi, maka ini bisa berarti pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah level potensialnya," sambung Yusuf.

Dia menilai, lemahnya konsumsi masyarakat yang ditegaskan oleh deflasi selama 3 bulan menunjukkan cakupan bantuan sosial yang diberikan pemerintah belum cukup. Misal, program Kartu Prakerja yang saat ini menjadi semi bansos hanya memiliki kuota 5,6 juta di 2020.

Padahal dalam setiap penyampaiannya, manajemen pelaksana Kartu Prakerja menuturkan animo masyarakat pada program tersebut cukup besar. Yusuf bilang, setidaknya hampir 30 juta masyarakat menjajal program pelatihan daring yang memiliki bonus insentif itu.

Hal itu menandakan masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dari berbagai program bansos pemerintah. "Saya kira ada kelompok yang belum kebagian kelompok atau masih kurang bantuannya untuk menopang daya beli ini. Apalagi, kembali pada fakta jumlah penduduk hampir miskin dan rentan miskin, yang merupakan bagian dari kelas menengah di Indonesia berjumlah kira-kira 50 juta orang. Jumlah yang besar, untuk berpotensi tidak tercover dalam bansos atau perlindungan sosial pemerintah," jelas Yusuf.

Perluasan bantuan sosial di tengah pandemi, dia bilang, mutlak dilakukan pemerintah bila ingin mendorong tingkat konsumsi dan mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Namun itu juga harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh soal sasaran bansos.

Hal kedua, imbuh Yusuf, deflasi juga terjadi karena adanya perubahan pola konsumsi di tengah pandemi. Ini terjadi utamanya di golongan menengah ke atas yang sekarang memilih untuk 'wait and see' membelanjakan uangnya.

Penahanan belanja itu juga terlihat dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan tumbuh melewati 10% di Agustus 2020. Yusuf berpandangan, melejitnya pertumbuhan DPK itu karena golongan menengah ke atas belum puas pada penanganan kesehatan yang dilakukan pemerintah.

Oleh karenanya Yusuf mendorong agar pemerintah melakukan pendekatan kebijakan yang lebih ekspansif, utamanya terkait bantuan sosial. Lalu, kebijakan yang membuat sentimen positif untuk menarik keyakinan kelas menengah ke atas juga diperlukan untuk membuat tingkat konsumsi terungkit.

"Artinya, pendekatan kebijakan perlu dipertimbangkan, menambah bantuan untuk kelas menengah khususnya bagi kelas menegah yang kehilangan pekerjaan. Untuk kelas pendapatan atas, sentimennya kembali lagi pada sektor kesehatan," pungkas dia. (OL-6)