Sediakan Hunian Bagi MBR, Apartemen Transit Disiapkan

TERUS bertambahnya jumlah penduduk, terutama di kawasan industri yang ada di Jawa Barat, menimbulkan permasalahan ketersediaan hunian, khususnya bagi kalangan buruh industri yang masuk dalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Mengatasi permasalahan itu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, membangun apartemen transit di sekitar kawasan industri di Jawa Barat. 

Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyati mengatakan, hunian vertikal menjadi salah satu solusi dari keterbatasan lahan membangun hunian dan terus melonjaknya harga rumah tapak di kawasan industri. 

"Apartemen transit dapat menjadi salah satu solusi untuk terpenuhinya rumah yang layak bagi kalangan MBR khususnya para pekerja dari buruh industri dan sudah masuk dalam RPJMN," katanya dalam diskusi virtual, Kamis (1/10). 

Di sisi lain, Kepala UPTD Pengelolaan dan Pelayanan perumahan Jawa barat Alda Fitriyani mengatakan, pihaknya ikut melengkapi apartemen itu dengan fasilitas listrik, sarana air bersih, pengelolaan air limbah, sarana peribadatan, sarana olahraga, taman bermain anak-anak, perpustakaan serta pemeliharaan gedung secara berkala dan berkesinambungan.

Baca juga : Gaet Konsumen Properti,Intiland Gelar Promo Khusus Fabulous Friday

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar Boy Iman Nugraha mengatakan, apartemen transit merupakan bagian dari stimulus yang diberikan pemerintah, agar MBR bisa mengakses hunian. 

Kasubdit Perumahan Bappenas Nurul Wajah Mujahid mengatakan, apartemen transit merupakan cerminan dari public housing yang merupakan solusi praktis dalam menyediakan hunian skala besar di perkotaan sekaligus sebagai upaya komprehensif bagi penataan kota yang berkelanjutan.

"Sebuah public housing yang ideal harus berada di lokasi yang strategis dekat dengan simpul transportasi, memiliki kepastian hukum, dibangun diatas lahan murah namun strategis serta berbasis community development," urai Nurul. 

Sebuah public housing yang ideal, lanjut Nurul, juga harus didukung oleh estate management yang baik, adanya delivery sistem yang mumpuni, serta memiliki jaminan keselamatan, kenyamanan dan mendukung aktivitas keseharian penghuni.

Untuk mewujudkan apartemen transit sekaligus menyiapkan bentuk hunian lainnya menurut Kasubdit Wilayah II Direktorat Rumah Susun Kementerian PUPR Noviza Temenggung mengatakan, dalam 5 tahun kedepan, Kementerian PUPR akan meneruskan program sejuta rumah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

"PUPR kedepannya juga siap untuk melaksanakan prototipe dan berbagai kebijakan yang mendukung. Saat ini semenjak 2005 hingga 2019, Kementerian PUPR telah membangun rusun sebanyak 1.831 tower diberbagai wilayah," kata Noviza. (RO/OL-7)