Ini Postur Kebijakan Fiskal di 2021

PEMERINTAH menyiapkan kebijakan fiskal 2021 dengan memprioritaskan percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan ada beberapa prioritas kebijakan fiskal yang disusun pemerintah. Yang pertama dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, langkah-langkah di bidang kesehatan tentang penanggulangan wabah Covid-19 merupakan hal yang penting.

"Akar dari permasalahan ini adalah keberadaan virus yang menginfeksi banyak manusia sehingga mengganggu interaksi antar-manusia dan berimplikasi kepada perputaran ekonomi," ungkap Suahasil dilansir dari website resmi Kementrian Keuangan, Jakarta, Jumat (11/9).

Selanjutnya, prioritas kebijakan fiskal tahun 2021 adalah penguatan reformasi struktural. Reformasi struktural akan dilakukan dengan cara terus melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan.

Baca juga : Defisit Melebar, Penambahan Anggaran Vaksin Perlu Dirancang

Suahasil menyebutkan, program reformasi anggaran menjadi prioritas kebijakan fiskal yang ketiga pada 2021. Program ini mencakup reformasi pada sektor penerimaan negara baik itu pada sisi perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), maupun pada kebijakan transfer fiskal.

Kemudian, Suahasil juga menyebut, peningkatkan kualitas belanja negara dan peningkatan kesinambungan fiskal jangka panjang juga menjadi bagian dari program reformasi penganggaran.

"Saat ini, banyak dari kegiatan pemerintah bisa dijalankan secara virtual. Pada 2020 ini, kita bisa melakukan perubahan kegiatan pelayanan pemerintah menjadi secara online, pertemuan secara virtual, diskusi secara virtual dan kegiatan tanpa tatap muka lainnya," jelas Suahasil.

Prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2021 yang terakhir adalah program percepatan pembangunan nasional. Hal ini diterjemahkan ke dalam percepatan prioritas pembangunan pada reformasi bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi dan ketahanan pangan nasional. (OL-7)