Batam Disiapkan Jadi Hub Logistik Internasional

PEMERINTAH terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terkoreksi akibat pandemi covid 19 pada semester 1 ini, salah satunya dengan meningkatkan iklim investasi dan bisnis di Batam, Kepulauan Riau, sesuai dengan arahan presiden terkait percepatan pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang (BBKT).

"Hal tersebut sesuai dengan arahan presiden untuk melakukan integrasi pengembangan dan pengelolaan Kawasan BBKT dengan tujuan peningkatan investasi, arus barang dan penumpang, kunjungan wisata, serta penguatan kelembagaan," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekoomian Susiwijono Moegiarso dalam Webinar bertajuk Kesiapan Batam Menghadapi Industrialisasi dan Investasi Asing, Kamis (27/8).

Kedepan kawasan BBKT ini akan dikembangkan sebagai Hub Logistik Internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

Merujuk pada analisis alokasi ruang, terdapat 38.182 hektare lahan yang siap dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan BBKT tersebut. Batam akan menjadi salah satu kawasan sentral dalam rencana pengembangan Hub Logistik Internasional khususnya untuk industri kedirgantaraan, industri light and valuable (high tech), industri digital dan kreatif, international trade dan finance center serta pariwisata.

Susiwijono juga menyoroti terkait kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia akibat pandemi covid 19 yang berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian kawasan BBKT. Namun pemerintah masih tetap optimistis pertumbuhan ekonomi kawasan BBKT akan mengalami peningkatan sebesar 5,8% pada 2021-2025 seiring dengan pemulihan akibat dampak pandemi.

Meski masih ada sejumlah persoalan di Batam, Susiwijono menegaskan, kendala tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk terus dituntaskan melalui sejumlah kebijakan strategis kedepannya.

Baca juga : BKPM Bentuk Peta Potensi dan Peluang Investasi

"Masalah-masalah di batam ini sebenarnya masalah-masalah klasik, jadi memang kami betul-betul diingatkan kembali, beberapa masalah mendasar ini pasti akan menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi di Batam." tuturnya.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengungkapkan, kendala yang dihadapi pihaknya, adalah Biaya Logistik yang cukup mahal, fasilitas Pelabuhan yang masih terbatas, serta pelayanan investasi yang masih mengalami kendala integrasi.

"Pertama Biaya Logistik yang cukup mahal dibandingkan dengan wilayah sejenis sehingga perlu untuk segera diselesaikan agar Batam memiliki daya tarik yang lebih dibandingkan dengan wilayah sejenisnya. Kedua Batam juga telah melakukan MOU dengan Pelindo II tapi proses belum menunjukan hasil yang signifikan sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian agar para pengguna usaha dapat memaksimalkan fasilitas yang disediakan oleh pelabuhan Batam. Selanjutnya adalah pelayanan infestasi dengan sistem iBOSS dan OSS yang masih mengalami kendala, sehingga para pelaku usaha yang menginginkan proses perijinan yang lebih cepat masih belum terwujud," papar Rudi.

Presiden direktur PT Satu Nusa Persada Tbk, Abidin Hasibuan juga mengungkapkan beberapa kendala bisnis yang masih terjadi di Batam ini agar turut menjadi perhatian pemerintah pusat.

"Permaalahan yang diungkap pak rudi tadi tentang biaya Kontainer itu memang sangat memberatkan dunia usaha, khususnya untuk bidang eksport," ungkap Abidin. (OL-7)