Menperin Pacu Produksi Green Diesel Berkualitas

PEMERINTAH berkomitmen untuk konsisten menerapkan kebijakan mandatory biodiesel 30% (B30) sejak Desember 2019 hingga saat ini.

Bahkan, pemerintah bertekad untuk meningkatkannya sampai 40%, 50%, hingga 100%. Hal itu dilakukan untuk mengurangi tingginya impor bahan bakar minyak (BBM).

"Presiden (Joko Widodo) juga telah memerintahkan untuk menambah komposisi pencampuran bahan bakar nabati untuk jenis diesel sampai dengan 40%, 50%, hingga 100% untuk menunjukkan kedaulatan energi nasional yang mandiri dan berdikari," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melalui keterangan resminya, kemarin.

Guna mewujudkan instruksi Presiden Joko Widodo tersebut, sambung Agus, rekayasa produk serta proses produksi diesel hijau yang berkualitas tinggi dan keekonomian yang bersaing merupakan kunci utama.

Dalam hal ini, tim peneliti dari PT Pertamina (Persero) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah berhasil melakukan rekayasa co-processing minyak sawit, yang membuat Indonesia menjadi salah satu referensi teknologi produksi biofuel dunia.

Menperin menyampaikan hal tersebut ketika melakukan kunjungan kerja di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai, Provinsi Riau. Di Dumai, Menperin menyaksikan langsung hasil karya riset dan aplikasi teknologi produksi green diesel (bahan bakar diesel hijau) dari minyak sawit.

"Kami sangat mengapresiasi hasil kerja keras, ketekunan, dan kepiawai an tim dari ITB di bawah pimpinan Prof Dr Soebagjo beserta tim peneliti PT Pertamina yang telah berhasil mewujudkan teknologi produksi green diesel secara stand alone dengan katalis Merah Putih made in Indonesia," paparnya.

Agus menambahkan, pengembangan industri diesel hijau merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kelas petani rakyat sebagai stakeholder utama industri sawit nasional.

"Artinya, program ini akan lebih banyak memberikan kesejahteraan bagi para petani kelapa sawit. Selain itu, program mandatory biodiesel, termasuk B30, juga telah dirancang dan dijalankan secara konsisten untuk mencegah turunnya harga CPO global akibat fenomena oversupply dunia," tuturnya.

Dia menambahkan, selain memacu produksi bahan bakar nabati, Kemenperin juga akan fokus pada program pengembangan sistem kemitraan agrobisnis antara sektor industri pengolahan sebagai pengguna minyak nabati dan kelompok tani atau koperasi tani sebagai penyedia bahan baku. (Hld/E-3)