Pemerintah Didesak Percepat Pemulihan UMKM

PEMERINTAH diminta bergerak lebih cepat dan nyata mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak paling signifi kan selama pandemi covid-19.

Langkah penyelamatan UMKM mendesak karena kelompok usaha itu merupakan penyedia lapangan kerja dan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, serta penyeimbang struktur ekonomi di tengah kondisi kritis.

"Pemulihan UMKM sangat krusial bagi keselamatan ekonomi nasional, termasuk untuk menahan laju peningkatan angka kemiskinan yang dikhawatirkan menuju ke titik ekstrem. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia ada di UMKM dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) yang sangat besar," Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat yang terjun ke sektor UMKM meningkat pesat sehingga mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja.

Saat ini, menurut survei Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sejak pandemi covid-19, sekitar 70% UMKM terpaksa berhenti berproduksi karena terjadi penurunan pesanan yang mengakibatkan masalah arus kas yang krusial.

Data tersebut menggambarkan pentingnya pemerintah dan lembaga terkait bertindak cepat merealisasikan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi terhadap UMKM. Pemerintah, khususnya kementerian terkait, harus bekerja lebih baik lagi dalam koordinasi pencairan dana stimulus untuk membantu UMKM.

"Hilangkan egoisme sektoral baik antarkementerian maupun lembaga, serta lembaga penegak hukum dan pengawasan yang begitu kuat, agar tidak ada gap dalam penyelesaian administrasi pencairan anggaran," ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem ini. (Iam/E-3)