Perkembangan Keuangan Syariah Perlu Dipacu

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah masih jauh dari potensinya. Oleh karena itu, perlu upaya ekstra untuk terus meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan manajemen modern dan penerapan tata kelola yang baik.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 8,69% dari total pasar keuangan nasional. Adapun untuk perbankan syariah lebih kecil lagi, yakni 6% dari total perbankan nasional.

"Selain harus mampu menjalankan usaha yang menguntungkan, kegiatan usaha syariah juga harus mampu memenuhi ketentuan syariah yang lebih ketat," tegas Wapres ketika memberikan sambutan seusai menerima Penghargaan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar melalui video conference, Selasa. Wapres meminta ekonomi dan keuangan syariah terus digaungkan sehingga mengalami percepatan.

Apalagi, saat ini Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah diperluas cakupan nya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dengan Presiden menjadi ketuanya dan Wapres menjadi wakil ketua sekaligus menjadi ketua harian. "Saya harapkan agar kita semua senantiasa menggelorakan dan mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, agar terus berkembang dan mencapai potensinya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wapres menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya dalam Bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah oleh UMI.

Rektor UMI Basri Modding menjelaskan universitas yang dipimpinnya bersama dengan para stakeholders terkait akan merumuskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus ekonomi nasional menuju pertumbuhan inklusif.

"Ekonomi syariah bertujuan untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif berkelanjutan dan kukuh menghadapi krisis," ungkap Basri. (Che/E-1)