Basuki Ajak Investor Turki Garap Infrastruktur Indonesia

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengundang dan mengajak perusahaan konstruksi dan investor Turki untuk memanfaatkan peluang investasi proyek infrastruktur di Indonesia melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Dalam kesempatan berharga ini, saya mengundang investor-investor dari Turki untuk memanfaatkan peluang dalam berinvestasi pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU," ujar Menteri Basuki dalam pertemuan daring Forum Bisnis Konstruksi Indonesia-Turki di Jakarta, Selasa (23/6)

Menurut Menteri PUPR, terdapat sejumlah sektor infrastruktur yang berpeluang untuk dikerjasamakan dengan investor dan kontraktor Turki yakni infrastruktur sumber daya air, saluran pembuangan dan manajemen sampah.

Kemudian peluang investasi terkait proyek-proyek infrastruktur dan konstruksi, lalu pertukaran ahli dan program pelatihan berkaitan dengan sumber daya manusia di sektor konstruksi.

Sektor lainnya yang berpeluang dikerjasamakan adalah sertifikasi ahli, dan transfer teknologi serta pengetahuan sektor konstruksi.

Baca juga : Perpres Jabodetabekjur Beri Ruang Kebangkitan Proyek Cipta Karya

"Untuk menangani tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta," kata Menteri Basuki.

Salah satunya, lanjut Menteri PUPR, yakni dengan memperbolehkan perusahaan, kontraktor dan investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek skema KPBU.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur terus mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto menyampaikan bahwa skema KPBU diharapkan bisa menghasilkan daya ungkit dari hasil investasi, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

Selain itu pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan, di antaranya dukungan penyiapan proyek, jaminan pemerintah, maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Ant/OL-7)