Panen Raya Padi Berlangsung, Pemerintah Jaga Stabilisasi Harga

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian memperkirakan panen raya akan berlangsung April dengan luas panen sekitar 1,73 juta hektare (ha). Karena itu pemerintah akan mengantisipasi jangan sampai harga gabah di tingkat petani jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

“Kita telah mengevaluasi panen dan produksi dan harga saat panen raya ini. Untuk diketahui sudah berlangsun sejak Maret awal, panen raya dan puncak panen akan terjadi pada April dengan luas 1,73 juta ha dengan produksi 5,27 juta ton  beras,” kata Dirjen Tanaman Pangan, Kementan Suwandi saat video confrence dengan wartawan di Jakarta, Selasa (7/4).

Panen padi, lanjut Suwandi, akan berlanjut pada Mei dengan luas panen sekitar 1,38 juta ha atau setara dengan produksi 3,81 juta ton beras. Luas panen Mei ini masih lebih tinggi dari Maret lalu.

Baca Juga: Kostratani Kawal Panen Raya Maret - April 2020 

“Kita pemerintah, sesuai arahan Menteri Pertanian supaya mengantipasi dan melakukan stabilisasi harga jangan sampai harga gabah di bawah HPP atau mempertahankan harga sama dengan Maret, karena berdampak pada nilai tukar petani,” tuturnya.

Suwandi mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pemantauan di beberapa daerah terhadap kondisi di lapangan mengenai apa yang terjadi, termasuk luas panen sesuai proyeksi BPS dengan adanya dokumentasi di 166 kabupaten di 32 provinsi. Pemantauan itu didukung 720 foto panen open kamera, dan termasuk juga 113 video. 

Dari hasil pemantauan tersebut diakuinya, memang terkonfirmasi terjadi panen raya di beberapa daerah. Ciri-ciri lain panen raya itu adalah harga gabah mulai turun. Pada Maret lalu harga gabah Rp4.760/kg. Bahkan di beberapa kabupaten harga gabah petani sudah di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah).  “Karena itu pemerintah melakukan intervensi dan upaya untuk stabilisasi harga saat panen padi ini,” katanya. 

Baca Juga: Kediri Siap Panen Raya Padi Jagung Sampai April 2020

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan Permendag No. 24 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras. Permendag tersebut dikeluarkan pada 16 Maret dan berlaku mulai 19 Maret 2020.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 sebagai kementerian teknis yang mengatur harga pangan. Berdasarkan aturan itu, HPP Gabah Kering Panen (HPP GKP) di tingkat petani naik menjadi Rp 4.200/kg dan di penggilingan menjadi Rp4.250/kg.

Sementara, HPP GKG (gabah kering giling) juga naik menjadi Rp5.250/kg di tingkat penggilingan dan Rp5.300/kg di gudang Perum Bulog. Harga beras di gudang Bulog juga naik menjadi Rp8.300/kg. 

Baca Juga: Sukabumi Panen Raya Padi dan Jagung, Produksi Beras Surplus

Kostraling dan KUR
Salah satu solusinya menurut Suwandi adalah sesuai pesan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo adalah melalui Kostraling (Komando Startegi Penggilingan Padi) melalui pendekatakan KUR (Kredit Usaha Rakyat). 

Data Ditjen Tanaman Pangan, realiasasi KUR sejak Januari hingga 3 April sudah mencapai Rp 3 triliun dari realisasi KUR tanaman pangan sebesar Rp4 triliun. Artinya sudah 75% KUR terserap untuk usaha padi dan penggilingan. “Kita harapkan dengan KUR ini, penggilingan mempunyai modal cukup untuk membeli gabah petani,” katanya.

Saat ini, kata Suwandi, pihaknya juga sedang menjajaki Kostraling bekerja sama dalam pemasaran online dalam menjual beras ke masyarakat. Selain itu, pemerintah juga sedang merancang subsidi untuk penggilingan jika harga gabah turun di bawah HPP.

Menurut Suwandi, DI TTI pusat saat ini Badan Ketahanan Pangan sudah ada program bantuan ongkos kirim untuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) padi dalam upaya program stabilisasi harga. Bentuk subsidinya adalah  bantuan benih gratis, sehingga petani yang tergabung dalam Gapoktan bisa langsung mengejar musim tanam pada April ini saat masih ada hujan. “Untuk mencegah losses (kehilangan panen) juga sudah ada bantuan pasca panen, termasuk untuk rice milling unit,” tambahnya.

Suwandi mengatakan dengan kondisi wabah korona dan kebijakan pemerintah PSBB (Pembatasan Sosial  Berskala Besar), yang menjadi persoalan adalah, distribusi yang kemudian akan berdampak pada harga. Jika melihat panen yang terjadi di daerah, maka pasokan cukup banyak. 

“Karena itu Menteri Pertanian SYL telah bersurat dan berkoordinasi untuk memperlancar distribusi, jangan sampai pasokan pangan terhambat, termasuk upayakan agar distribusi diringkan biayanya agar efisien bisa mengangkat harga petani,” tuturnya. (RO/OL-10)