Gubernur Lampung Yakin Pembayaran Non Tunai Cegah Korupsi

GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi mengajak masyarakat beralih menggunakan pembayaran non tunai, termasuk pemerintah daerah. Perubahan kebiasaan ini turut menekan korupsi, sebab semua transaksi tercatat dan transpasaran.

"Ini terobosan yang baik guna mendorong digitalisasi daerah, di mana pembayaran menggunakan QR dapat diimplemetasikan di berbagai sektor
termasuk sebagai salah satu alternatif pembayaran dalam upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," ujar Arinal saat membuka Pekan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Nasional, di halaman kantor perwakilan BI Provinsi Lampung, Minggu (15/3).

Arinal mengatakan digitalisasi telah mengubah konsep bagaimana proses bisnis dilaksanakan, bagaimana perusahaan berinteraksi, dan bagaimana
konsumen mendapatkan layanan, informasi dan barang. Hal ini sebagai dampak dari inovasi teknologi yang berkembang pesat.

"Perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha ke arah digital menjadi suatu konsekuensi logis bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk kebaikan bangsa," ujarnya.

Oleh karena itu, implementasi QRIS sangat penting dan diharapkan semua pihak bersama-sama berupaya agar layanan dan transaksi keuangan lebih
cepat, bermanfaat, dan efisien.

Sementara Kepala KPW BI Lampung Budiharto Setyawan memaparkan manfaat penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM (merchant), diantaranya tersedia alternatif metode pembayaran bagi konsumen sehingga memperluas pangsa pembeli, khususnya generasi millenial yang berpotensi meningkatkan omset penjualan.

Selain itu, hasil penjualan tercatat otomatis dan uangnya langsung tersimpan di bank serta dapat dimonitor setiap saat melalui aplikasi.
Dengan tercatatnya transaksi penjualan, maka akan membangun credit profile bagi penyedia pinjaman seperti bank. Dengan demikian, terbuka luas peluang untuk pinjaman usaha.

"Terpisahnya uang pribadi dan usaha secara otomatis serta mengurangi kesulitan pedagang dalam menyediakan uang pecahan kecil untuk kembalian, mengurangi potensi uang hasil penjualan diambil oleh yang tidak berhak, serta dapat mengurangi risiko penyebaran virus yang biasanya banyak terdapat di uang rupiah yang tidak layak edar," papar Budiharto.

Sementara itu, beberapa manfaat yang akan diperoleh pemerintah daerah apabila mengimplementasikan QRIS sebagai alternatif pembayaran digital,
diantaranya terdatanya jumlah pelaku UMKM karena dengan QRIS, semua pelaku UMKM memperoleh nomor ID Nasional (NMID).

"Data tersebut menjadi acuan untuk mendukung formulasi kebijakan yang lebih tepat," tambah Budiharto.

Selain itu, tersedianya alternatif pembayaran restribusi dan pajak yang murah dan efisien, mendorong pertumbuhan ekonomi mulai dari lapisan bawah atau inklusi ekonomi, serta terbukanya peluang usaha baru bagi bank daerah untuk mengimplementasikan digital payment.

"Bank Indonesia juga ingin mendorong agar Bank Lampung sebagai bank daerah dapat berpartisipasi aktif dalam implementasi QRIS. Hal ini mengingat BPD memiliki keterkaitan yang erat dengan pemda. QRIS dapat menjadi alternatif pembayaran non tunai untuk transaksi di lingkungan pemda yang sekaligus dapat menyukseskan program eletronifikasi transaksi pemda," tandas Budiharto. (OL-13)