BUMN Harus Memberdayakan Desa

PEMBENAHAN BUMN seyogianya melibatkan desa secara berkelanjutan.
Pasalnya, selain mengejar target keuntungan BUMN juga harus tetap menunaikan tugas-tugas sosial.

Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar di Jakarta, Selasa (25/2).

"Terutama dalam konteks menuntaskan penugasan tugas publik alias sosial (public social offer, PSO) itulah saya menyarankan agar BUMN-BUMN kita mampu semakin mendorong berbagai aspek upaya memberdayakan warga masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia," tandasnya.

Ia menambahkan, banyak aspek permasalahan buàt memberdayakan warga masyarakat desa, termasuk daerah tertinggal yang bisa didorong BUMN. 

Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, pertanian, perkebunan rakyat serta pesisir dan pengembangan daerah perbatasan terluar.

"Saya percaya cukup banyak BUMN yang mampu mendorong meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di ketiga daerah tadi. Nilai-nilai seperti pandangan positif atau BUMN makin mendapat simpati publik, juga menjadi pembeda dibanding dengan institusi semacam BUMN di negara lain yang semata mengejar keuntungan," tandas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu.

Menurutnya, sejumlah fondasi buat memperkuat perekonomian atau meningkatkan kehidupan  perdesaan mulai dari pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES), mewujudkan desa-desa wisata, perbaikan irigasi pertanian, hingga menambah jaringan listrik,   

Marwan mengatakan semua hal itu didasari dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beleid itu ia susun ketika menjadi Menteri Desa-PDTT pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.
 

Marwan juga yang tercatat menggagas dan mewujudkan nomenklatur nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Ia pun menyarankan seharusnya para penerusnya bisa lebih berinisiatif, kreatif dan inovatif, serta tidak hanya mengganti nama program tetapi substansi atau kontennya masih seperti sebelumnya. (OL-8).