Optimalisasi APBN Jadi Kunci

PERLAMBATAN ekonomi global karena wabah virus korona diprediksi berimbas pada melemahnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri di kuartal I 2020. Pemerintah pun perlu menyiasati hal itu dengan lebih mengoptimalkan peran APBN untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Kalau kita kaitkan dengan APBN, saya usulkan APBN harus ditinjau. APBN itu tools pemerintah untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi kita," ujar Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam dalam diskusi kelompok terarah (FGD) yang digagas Fraksi Partai NasDem bertema Merumuskan APBN yang tanggap ketidakpastian global di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Dalam paparannya, Piter menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi dan perdagangan barang global telah mengalami tren penurunan sejak 2017 (3,8%) hingga 2019 (3,0%).

Virus korona yang menyerang Kota Wuhan sebagai salah satu basis industri otomotif, penelitian, dan pendidikan di Tiongkok dikhawatirkan akan memperburuk tren pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Tiongkok ialah pengekspor barang setengah jadi terbesar yang dapat dijual kembali antarindustri atau digunakan untuk memproduksi barang lain," ujarnya.

Pada 2003, ekonomi Tiongkok menghasilkan 4% dari PDB global. Adapun di 2019, perekonomian Tiongkok menyumbang 17% PDB global. Tiongkok juga merupakan mitra dagang terbesar bagi sebagian besar negara tetangganya, salah satunya Indonesia.

Dalam diskusi yang sama, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansah menjelaskan tujuan Fraksi NasDem mengadakan FGD ekonomi kali ini ialah untuk mencari solusi dalam menjawab tantangan perekonomian global yang saat ini masih menekan Indonesia. Fraksi NasDem akan mengupayakan perubahan APBN 2020 jika dipandang perlu.

"Pertama yang menjadi catatan kita, adanya virus korona, kemudian juga perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Ketegangan Amerika dengan Iran dan berbagai hal lainnya juga menyebabkan kontraksi ekonomi secara global," ujarnya.

Charles melanjutkan bahwa faktor kondisi di dalam negeri turut memengaruhi APBN, seperti permasalahan subsidi elpiji 3 kilogram dan defisit BPJS Kesehatan. (Uta/E-2)