Pemerintah Teken 1.300 Kontrak Proyek Infrastruktur

PEMERINTAH meneken sebanyak 1.300 kontrak kerja proyek-proyek nasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2020. Penekenan secara simbolis 100 kontrak kerja itu disaksikan langsung Presiden Joko Widodo bersamaan dengan peresmian Terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya birokrasi mengeksekusi anggaran sedini mungkin agar program pemerintah bisa segera dijalankan.

"Saya sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Artinya anggaran modal yang ada di Kementerian PU bisa dilaksanakan programnya dalam awal-awal tahun ini," kata Jokowi di Terowongan Nanjung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1).

Untuk diketahui, Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR pada 2020 mencapai Rp120 triliun. Presiden mengatakan Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur Indonesia secara merata.

"Itu memang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," ucapnya.

Kementerian PUPR melakukan lelang pengerjaan proyek sejak awal November 2019 lalu. Langkah tersebut ditempuh untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur 2020 agar dapat dimulai di awal tahun anggaran.

"Lelang itu lakukanlah seawal-awalnya, sedini mungkin, sehingga di awal Januari sudah bisa langsung kerja di lapangan. Akhirnya nanti akan kita dapatkan kualitas konstruksi bangunan yang baik. Tidak kita kejar-kejaran di akhir tahun. Itu sudah berjalan sangat lama dan ingin kita hilangkan," jelas mantan Wali Kota Solo itu. (OL-8)