KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mempersiapkan dan menggodok nama-nama calon direktur utama (dirut) PT Garuda Indonesia (Persero). Hingga kini lebih dari 3 nama calon dirut sudah masuk bursa dan tinggal menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 22 Januari 2020 nanti.
"Banyak, lebih dari tiga. Banyak masuk, internal ada, dari luar juga, kita cari terus yang terbaik untuk Garuda," ungkap staf ahli Kementerian BUMN Arya Sinulingga, di Jakarta, Minggu (19/1).
Arya mengatakan proses penunjukan dirut Garuda berbeda dengan dirut-dirut perusahaan BUMN lainnya. Pasalnya, ada beberapa pihak lainnya selaku pemegang saham seri B di maskapai tersebut, sehingga penentuan dirut harus melalui RUPS.
"Kami nggak mungkin melangkahi RUPS (menunjuk dirut baru). Karena Garuda agak beda juga, ada pemegang saham besar lainnya, jadi ada pertimbangan," kata dia.
Saat ini terdapat 6 pemegang saham seri B Garuda. Pemerintah Indonesia memiliki saham sebanyak 60,54% yakni 15,6 miliar lembar saham atau sekitar US$793,2 juta. Kemudian ada PT Trans yang memegang 25,62% yakni 6,6 milar lembar saham atau US$335,6 juta.
Adapula pemegang saham lainnya (publik) di bawah 5% yakni mencapai 3,5 miliar lembar saham atau sekitar US$181 juta. Sementara nama-nama lainnya seperti Bambang Surya Angkasa, Pikri Ilham dan Sahal Lumban Gaol berkontribusi sekitar 0,00% saham pada maskapai plat merah tersebut.
Saat ini posisi Dirut Garuda ditempati oleh Fuad Rizal sebagai Plt Direktur Utama, mengingat Dirut sebelumnya I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra diberhentikan karena tersangkut penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.
Sedangkan posisi Komisaris Utama maskapai pelat merah tersebut masih ditempati oleh Sahala Lumban Gaol. (A-1)
(A-1)
