Menteri ESDM Soroti Penyimpangan BBM

 PENYIMPANGAN dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditengarai semakin banyak di berbagai tempat. Karena itu, pemerintah melakukan upaya tindak lanjut terhadap praktik lancung tersebut.

“Saya ikut menyaksikan bagaimana praktik-praktik itu berjalan. Praktik pengisian itu dilakukan di depan mata, di depan SPBU, kemudian men-discharge di seberang jalan untuk mengambil,” ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif pada acara penyerahan surat keputusan kuota BBM subsidi di Kantor BPH Migas, Jakarta, kemarin.

Menteri Arifin mengimbau masyarakat turut mengawasi dan melaporkan apabila menyaksikan praktik penyaluran BBM yang menyimpang. Dia juga meminta badan usaha penyalur BBM, seperti PT Pertamina (persero) dan PT AKR Corpindo, meningkatkan pengawasan terhadap mobil-mobil tangki yang mengangkut BBM subsidi.

Penyimpangan  penyaluran BBM bersubsidi menjadi salah satu penyebab kelebihan kuota karena distribusi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai volume.

“Ke depan kami bisa melakukan koreksi terhadap alokasi subsidi. Akan tetapi, tentu membutuhkan upaya semua pihak bagaimana kita meningkatkan pendapatan masyarakat,” ungkap Menteri ESDM.

Pada kesempatan itu, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyebutkan, berdasarkan verifikasi kuota solar subsidi terjadi kelebihan sebanyak 1,28 juta-1,5 juta kilo­liter (kl) sehingga mengakibatkan tambahan subsidi sekitar Rp3 triliun.

BPH Migas mencatat per 29 Desember 2019 terdapat kuota berlebih sebesar 1,28 juta kl untuk solar subsidi. Hal yang sama juga terjadi pada jenis BBM khusus ­penugasan (JBKP) atau penugasan premium sebesar 500.000 kl dari kuota yang ditetapkan sebesar 11 juta kl.

Pada 2020, lanjut Fanshurullah, kuota BBM subsidi ditetapkan sebanyak 15,87 kl, terdiri atas solar 15,31 juta kl dan minyak tanah 0,56 juta kl. Pertamina mendapat kuota penyaluran 15,07 juta kl solar dan 560.000 kl minyak tanah. Adapun AKR Corpindo mendapat kuota 234.000 kl solar.

“Selain itu, Pertamina mendapat penugasan menyalurkan BBM premium sebanyak 11 juta kl. Ada juga kuota khusus ke Pelni, PT ASDP, PT KAI, dan Gapasdap,” tandas Fanshurullah. (Van/Ant/X-3)