BKPM Akui Masih Ada Investasi Tertahan Rp500 Triliun

BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui masih memiliki utang pemenuhan realisasi investasi existing mencapai Rp500 triliun. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan terganjalnya realisasi ini disebabkan sejumlah hal terutama tumpang tindih perizinan baik di Kementerian maupun Lembaga (K/L).

"Terkait persoalan investasi existing sebesar Rp708 triliun, ini memang izinnya ada semua, tapi belum bisa dieksekusi karena ada beberapa persoalan. Salah satunya persoalan lahan, persoalan perizinan yang tumpang tindih baik di kementerian dan lembaga maupaun di (pemerintah) provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Bahlil kepada media usai menghadiri Open House Perayaan Natal bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jakarta, (25/12).

Sebagai informasi, pada masa awal periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Bahlil mengatakan Indonesia memiliki investasi tertahan sebesar Rp708 triliun. Hingga saat ini, baru sekitar Rp129 triliun yang terealisasi.

"Dari Rp708 triliun itu, kemarin kita sudah mampu eksekusi kurang lebih Rp129 triliun. Di antaranya untuk petrochemical US$4,2 miliar, termasuk di antaranya Power Plant di Jawa Barat Rp37 triliun, Hyundai, dan beberapa lainnya juga," papar Bahlil.

Presiden Jokowi sendiri sudah meminta BKPM untuk segera menyelesaikan target realisasi investasi existing Rp708 triliun ini hingga 2020 mendatang. Artinya, masih ada sekitar Rp500 triliun realisasi investasi yang harus dituntaskan. Bahlil pun telah meminta tenggat waktu pada presiden untuk menyelesaikan mandat ini dalam kurun waktu 6-7 bulan ke depan.

Untuk mengupayakan penuntasan ini, Bahlil mengatakan perlu untuk melakukan identifikasi permasalahan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah dapat dilakukan penyelesaian masalah karena menurutnya setiap investasi yang masuk memiliki tantangan yang berbeda. Sehingga penyelesaiannya pun akan berbeda antara satu investasi dengan lainnya.

"Kami identifikasi masalahnya ada di mana. Setelah itu, kami akan menyelesaikan karena setiap investasi yang masuk, kasusnya beda-bedam ada kasusnya di kementerian atau lembaga, ada kasusnya di gubernur dan bupati, ada kasusnya di tanah. Ataupun tumpang tindih konsesi, jadi berbagai macam. Tapi kami yakinlah InsyaAllah akan selesai," tandasnya. (OL-11)