BTN Syariah Garap Potensi Properti di Kendari

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk membuka kantor cabang syariah (KCS) ke-25 di Kendari untuk menggarap potensi pertumbuhan bisnis properti di ibu kota Sulawesi Tenggara tersebut.

Direktur Bank BTN Dasuki Am­sir mengatakan peluang pertumbuhan bisnis properti di Kendari masih besar. Apalagi, kata Dasuki, sebagai ibu kota provinsi, Kendari memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih mendominasi jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya.

Selain itu, lanjut Dasuki, kian naiknya permintaan masyarakat akan layanan perbankan syariah pun menjadi potensi bisnis bagi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN.

“Upaya kami menghadirkan KCS Kendari juga sebagai langkah menggairahkan sektor properti di Kota Kendari,” jelas Dasuki dalam keterangan resminya, kemarin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, selama 2018, pertumbuhan sektor realestat di Ken­dari masih berada di level 1,8%. BPS mencatat pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kota Kendari sebesar 6,26% pada 2018, lebih tinggi daripada PDB nasional yang sebesar 5,17% pada 2018.

“Kami melihat masih ada ruang besar bagi sektor properti untuk berkembang. Sebagai bank milik pemerintah yang fokus di segmen perumahan, kami berharap ­hadirnya KCS Kendari akan menjadi angin segar yang bisa ­mengerek naik angka pertumbuhan bisnis properti di Kendari,” kata Dasuki.

Sementara itu, per September 2019, UUS Bank BTN pun menca­tatkan pertumbuhan positif. UUS Bank BTN mencatatkan penyalur­an pembiayaan sebesar 19,56% year on year (yoy) atau naik dari Rp24,64 triliun menjadi Rp29,46 triliun pada September 2019.

DPK yang dihimpun BTN ­Syariah pun melaju sebesar 20,78% yoy dari Rp19,54 triliun menjadi Rp23,6 triliun pada kuartal III 2019.

Hingga bulan ke-11 2019, emiten bersandi saham BBTN itu telah melakukan penambahan ja­ringan kantor sebanyak 33 unit. Perinciannya, perseroan menambah 2 kantor cabang baru dan meningkatkan kantor kas menjadi 24 kantor cabang pembantu.

Bank spesialis pembiayaan perumahan tersebut juga ­menambah 1 kantor kas dan membuka 9 ­kantor cabang pembantu syariah. (E-3)