Pemerintah Berencana Naikkan Tarif Cukai Vape

DIREKTUR Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menuturkan penaikkan tarif cukai rokok eletrik (vape) amat dimungkinkan sejalan dengan naiknya cukai rokok.

Penaikkan cukai rokok diketahui mencapai 23% sementara harga jual ecerannya mencapai 35%. Heru belum bisa memastikan berapa pemerintah akan mematok penaikkan cukai vape tersebut.

Namun, ia meyakini vape merupakan barang lain hasil tembakau berupa cairan. Oleh karenanya, ia merasa penaikkan tarif cukai vape perlu diberlakukan juga.

"Saya kira ini in line saja dengan policy kenaikan tarif cukai rokok konvensional. Kalau rokok konevsional dinaikkan, ini (vape) juga akan mengikuti," terang Heru di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/11).

Pemerintah, sebelumnya, telah menetapkan cukai vape sebesar 57% dari harga jual eceran. Ketetapan itu resmi diberlakukan pada 1 Juli 2018.

Baca juga: Bea Cukai Optimistis Target Penerimaan Tercapai

Heru menyebutkan, bila pemerintah sepakat menaikkan tarif cukai vape, kebijakan itu akan dilakukan beriringan dengan efektifnya tarif cukai rokok yang baru.

"Saya rasa pemberlakuannya paralel pada 1 Januari 2020. Berapanya, saya kira teman-teman bisa menunggu," ujarnya.

Tarif cukai rokok yang baru akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020 dilandasi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.04/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Bila dilihat dari golongannya, tarif cukai sigaret kretek mesin (SKM) golongan I naik 25,4% atau Rp740 per batang, naik dari yang berlaku tahun lalu sebesar Rp590.

Tarif cukai sigaret mesin putih (SPM) golongan I menjadi Rp790 per batang atau naik 26,4% dari yang berlaku sebelumnya sebesar Rp625.

Sementara sigaret kretek tangan (SKT) golongan I menjadi Rp365 per batang atau naik 16,4% dari yang berlaku sebelumnyq Rp425.

Rencana penaikkan tarif cukai vape, kata Heru, merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah menekan konsumsi rokok elektrik tersebut.

"Kami merasa bahwa keputusan untuk menetapkan vape sebagai barang harus bayar cukai merupakan kebijakan tepat. Karena dengan dengan demikian kita bisa mengurangi konsumsi," terangnya.

Terlebih, belakangan marak peredaran vape ilegal. Hal itu, lanjut Heru, terlihat dari penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai terkait peredaran vape ilegal.

Pada 2018, Bea Cukai melakukan 218 penindakan vape ilegal dengan total barang hasil penindakan sebanyak 10.802,08 liter atau setara dengan Rp1,589 miliar.

Sedangkan, tahun ini, sebanyak 252 kasus telah ditangani dengan total barang hasil penindakan sebanyak 1.459,16 liter atau senilai Rp1,786 miliar. Angka itu berpotensi bertambah mengingat akhir tahun masih menyisakan satu bulan lebih.

"Ini untuk meng-clear-kan posisi kami atas beberapa pandangan bahwa sebenarnya vape tidak baik untuk dikonsumsi. Selama belum ada keputusan (penaikkan tarif bea cukai vape), kami tetap berprinsip bahwa vape produk tembakau dengan versi berbeda. Meski bentuknya sudah dimodifikasi dari tembakau tradisional, dia tetap termasuk ke dalam definsi tembakau sehinga dia tunduk ke UU cukai," pungkas Heru. (OL-2)