Ahok Dapat Kursi BUMN, Gerindra Minta Erick Thohir Koordinasi KPK

DPP Partai Gerindra meminta Menteri BUMN Erick Thohir berkooordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai petinggi BUMN.

"Partai Gerindra Meminta @KemenBUMN Untuk Berkordinasi Dengan @KPK_RI dan @bpkri Terlebih Dahulu Perihal Penunjukan Ahok Sebagai Pimpinan BUMN," cuit admin akun Twitter Partai Gerindra, @gerindra, Rabu (13/11).

Kita semua mengetahui bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) tersebut memiliki rekam jejak dua kasus yang belum jelas penyelesaiannya, yaitu kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat. #SuaraGerindra @KemenBUMN @erickthohir pic.twitter.com/yHRh7oHc8m
— Partai Gerindra (@Gerindra) November 13, 2019

Gerindra menyinggung dua kasus yang diduga sebagai tindak pidana korupsi yang menurut mereka harus ditangani KPK. "Kita semua mengetahui bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) tersebut memiliki rekam jejak dua kasus yang belum jelas penyelesaiannya, yaitu kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng," sambungnya.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade juga meminta Menteri BUMN harus menelusuri ini secara baik.

"Kami tentu menghormati keputusan Menteri BUMN untuk mengangkat Ahok, tapi perlu juga agar Menteri BUMN bisa berkoordinasi dengan KPK atau BPK ddulu," ungkap Andre. (X-15)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Henri Siagian