Kemenhub Pantau Ketat Sriwijaya Air

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menghormati keputusan Sriwijaya Air bersama anak perusahaannya, Nam Air, yang menghentikan kerja sama dengan Garuda Indonesia.

Meski demikian maskapai tersebut diminta tetap memperhatikan kelaikan armada, termasuk standar pelayanan kepada penumpang.

"Kami berharap bahwa keputusan yang diambil PT Sriwijaya Air Group untuk mengakhiri kerja sama dengan PT Garuda Indonesia Group merupakan langkah yang terbaik dan tidak menggangu keberlangsungan operasional penerbangan di Indonesia," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (9/11).

Keputusan tersebut diharapkannya dapat menjadi keputusan terbaik bagi kedua maskapai itu dan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa transportasi udara.

Dia menambahkan, Ditjen Perhubungan Udara akan terus mengawasi dan memonitor Sriwijaya Air dan Nam Air guna memastikan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan udara dapat terlayani dengan baik.

Bentuk pengawasan ketat itu, di antaranya, kewajiban seluruh pesawat yang dioperasikan PT Sriwijaya Air memenuhi persyaratan penerbangan.

"Jika hal tersebut tidak terpenuhi, Ditjen Hubud akan mengambil langkah tegas dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan," kata Polana.

Kedua, memastikan kualitas pelayanan akan tetap sama sesuai dengan ketentuan manajemen keterlambatan (delay management). Berdasarkan ketentuan itu, jika terjadi keterlambatan penerbangan, penumpang dapat menjadwal ulang kembali penerbangan atau pengembalian biaya tiket(refund).

Ketiga, PT Sriwijaya Air juga harus memberi laporan atas pesawat yang beroperasi setiap hari kepada Ditjen Hubud.

Kembali normal

Kuasa hukum sekaligus salah satu pemegang saham PT Sriwijaya Air, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan penghentian kerja sama maskapainya dengan PT Garuda Indonesia Grup.

"Langkah tersebut diambil karena adanya instruksi mendadak dari GA Grup kepada semua anak perusahaannya (GMF, Gapura Angkasa, dan Aerowisata) untuk memberikan pelayanan kepada Sriwijaya dengan cara pembayaran cash dimuka pada Kamis (7/11). Kalau tidak bayar cash, diperintahkan agar tidak memberikan pelayanan service dan maintenance apa pun kepada Sriwijaya," katanya.

Pihaknya menolak sistem yang disebutnya tidak fair itu dan mengindikasikan Garuda ingin melumpuhkan Sriwijaya. Pasalnya, setelah keluarnya instruksi itu terjadi kekacauan pada sebagian besar penerbangan Sriwijaya.

Namun demikian, per Jumat (8/11), Yusril memastikan jadwal penerbangan Sriwijaya kembali normal. Itu pun setelah pihaknya memaksa Garuda untuk mengembalikan seluruh kelengkapan Sriwijaya yang selama ini digudangkan Garuda.

Di kesempatan berbeda, Kepala Pelaksana Tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Iswam Elmi mengungkapkan lembaganya menunggu persetujuan Garuda dan Sriwijaya untuk diaudit semasa mereka berkongsi. (Van/Ifa/Ant/E-2)