Kemerdekaan Digital Syarat Penting Kedaulatan Ekonomi Negara

KEDAULATAN di bidang digital menjadi elemen penting guna meningkatkan kembali pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, peluang ekonomi dari industri digital harus seoptimal mungkin dimanfaatkan oleh pemerintah.

Sejalan dengan tema tersebut, Suropati Syndicate menyelenggarakan diskusi publik di Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat, Minggu (18/8). Turut hadir dalam acara ini staf ahli Menko Perekonomian Mira Tayyiba, Kepala Biro Humas Kemenkoinfo Fernandus Setu, Koordinator PPI dunia Fadlan Muzakki beserta Sekjen Asosiasi Video Game Indonesia (AVGI) Angki Trijaka.

Direktur Suropati Syndicate Sujahri mengungkapkan dua hal mendasar diselenggarakan diskusi publik yang mengangkat tema kemerdekaan digital ini. Pertama belum optimalnya pengaturan regulasi terhadap perkembangan industri digital di Indonesia.

“Regulasi pemerintah seharusnya dapat memberikan keseimbangan bagi perkembangan dunia digital ini yaitu mendorong tumbuhnya ekonomi negara melalui industri digital ini dan juga pemerintah dapat menjamin keamanan serta privasi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, daya saing industri digital Indonesia dengan negara-negara yang lain yang masih perlu ditingkatkan.

Baca juga: Menkominfo Harap Unicorn Menjamur di Indonesia

“Harus ada percepatan pembangunan dunia industri digital di Indonesia untuk memacu daya saing agar lebih kompetitif di tingkat global. Karena kita tahu bahwa, prospek industri digital di masa yang mendatang akan menjadi bagian investasi penting bagi Indonesia," tandas Sujahri

Pendapat senada disampaikan Founder Suropati Syndicate Arief Rosyid. Menurutnya, dunia industri digital memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namaun, agar bisa digarap maksimal, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang memadai.

“Di tahun mendatang kita akan menghadapi fenomena bonus demografi. Jumlah usia produktif akan membludak. Oleh karenanya bonus demografi akan berbuah 'bonus' bagi industri digital jika negara mampu menciptakan SDM yang berkualitas," tandasnya.

Tak hanya itu, menurutnya pemerintah juga harus terus berfokus pada pembuatan kebijakan tentang penyerapan tenaga kerja yang kreatif dan iniovatif.

“Kita dapat melihat data di sektor pendidikan dan tenaga kerja. Angka rata-rata lama sekolah generasi milenial masih berkisar di 10,04 tahun. Capaian penyelesaian pendidikan hingga perguruan tinggi juga hanya sebesar 9,79 %. Perbedaaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga masih sangat tinggi. Lulusan perguruan tinggi daerah perkotaan mencapai 13,19 % sementara di pedesaan hanya 5,63 %. Begitu pula dengan capaian rata-rata lama sekolah," paparnya.

Menurutnya, bonus demografi 2020-2024 akan sangat bergantung kepada implementasi lintas sektor pemerintahan untuk melaksanakan secara penuh komitmen Presiden Joko Widodo

“Seperti sering disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita harus berubah. Cara-cara lama pengelolaan lembaga yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan. Strategi baru perlu diciptakan. Dengan jalan inilah, barangkali, komitmen pembangunan SDM yang digaungkan Presiden Jokowi dapat terlaksana," pungkasnya. (RO/OL-8)