Kemenaker Siapkan Mekanisme Pelatihan Pemegang Kartu Pra-Kerja

KEMENTERIAN Tenaga Kerja (Kemenaker) akan meluncurkan program Kartu Pra-Kerja pada 2020 mendatang. Pemegang kartu itu nantinya diharapkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri akan mampu meningkatkan kualitas diri lewat pelatihan dan insentif yang diberikan pemerintah.

":Itulah mengapa saya  mengusulkan dua program kerja baru untuk dikaji BPJS ketenagakerjaan namanya semacam unemployment benefit sama seperti jaminan pelatihan dan sertifikasi itu semacam skill development fund. Itu maksudnya biar kedepan kita punya basis misalnya memperkuat perlindungan sosial dengan skema sosial insurance", jelas dia di Jakarta, Jumat (16/8)

Pemegang Kartu Pra-Kerja akan mendapatkan pelatihan berupa keterampilan tambahan atau skilling. Sementara bagi pemegang kartu yang berstatus karyawan yang diputus hubungan kerjanya (PHK) akan mendapatkan re-skilling agar bisa mendapatkan pekerjaan kembali.

"Untuk memberi perlindungan kepada para pekerja kita ditengah pasar kerja yang semakin hari semakin fleksibel, kita ingin memastikan para pekerja ini skill memadai dan memungkinkan mereka untuk bekerja secara terus menerus", katanya.

Kartu pekerja yang dicanangkan pemerintah ini akan diberikan kepada para pencari kerja dan para korban PHK dari perusahaan-perusahaan. Dengan adanya kartu Pra-Kerja para pencari kerja dan korban PHK akan mendapatkan fasilitas pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi.

Baca juga : Kartu Pra-Kerja Bukti Jokowi Berjiwa Sosial dan Pro Pekerja

Selain itu ada pula insentif yang akan pemerintah berikan. "Lama insentif diberikan kurang lebih tiga bulan," imbuh Hanif.

Pemerintah menargetkan sekitar 2 juta kartu yang akan diterbitkan pada 2020 dengan perincian 1,5 juta kartu untuk pelatihan digital (pelatihan+insentif) dan 500 ribu kartu untuk pelatihan regular (pelatihan+sertifikasi+insentif).

Adapun dana yang disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara mencapai Rp10 Triliun.

"Besaran anggarannya tadi sudah disampaikan sekitar Rp10 triliun tapi belum tahu dialokasikan ke kementerian mana saja. Secara teknis hal ini masih terus dibahas oleh beberapa kementerian terkait untuk memastikan bisa menghasilkan output yang sesuai dengan harapan", jelasnya.

Adapun syarat-syarat bagi masyarkat untuk memiliki Kartu Pra-Kerja adalah warga negara Indonesia sendiri dengan umur di atas 18 tahun dan tidak sedang menjalani pendidikan formal.

Untuk itu lulusan kuliah (freshgraduated)yang baru menyelsaikan pendidikannya dan para korban PHK bisa mendapat fasilitas yang akan disediakan pemerintah pada 2020 nanti.

Sementars untuk saat ini program Kartu Pra-Kerja akan ditangani oleh project management office (PMO). PMO akan memverifikasi data-data, kemudian bekerja sama dengan provider-provider pelatihan baik pemerintah seperti balai pelatihan kerja atau pun lembaga pelatihan kerja swasta seperti training center perusahaan.

Selain itu PMO juga yang akan merancang seperti apa sistemnya, hal tersebut dapat dilakukan melaui kerja sama dengan platform-platform digital.

"Kartu Pra-Kerja untuk peningkatan produktivitas pencari kerja dengan inovasi implementasinya melalui platform-platform", pungkas Hanif. (Ol-7)