Jusuf Kalla Kritik Lambatnya Perkembangan Geothermal

"Geothermal di Indonesia bukan hal yang baru, kita tahu Kamojang yang sudah 35 tahun beroperasi," tutur Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (13/8).

Bahkan, menurut JK, pembangkit energi geothermal telah ada beberapa di Indonesia yang sudah beroperasi selama puluahan tahun. Namun dengan perkembangan saat ini hal tersebut jauh dari harapan. Di sisi lain penggunaan energi baru terbarukan merupakan amanat dari undang-undang.

Jusuf Kalla juga mengkritik meski setiap tahunnya selalu diagakan conference seperti saat ini, namun perkembangan Geothermal masih belum signifikan.

"Walaupun sudah tujuh conference, ini kemajuannya lambat sekali. tujuh kali bikin pameran, hasilnya baru 2000 megawatt. Padahal sudah 30 tahun pengalaman," tutur JK.

Pada kesempatan tersebut Jusuf Kalla juga menyindir penandatanganan kerja sama EPC antara Geodipa operator panas bumi dan kontraktor. Untuk pembangunan PLTP Dieng small scale 10 MW.

"Kalau mau tandatangan perjanjian dibuka Wapres dan menteri masa 10 MW, 200 MW lah (seharusnya), itupun dengan asing lagi. Kalau kerja sama dengan pengusaha lokal boleh lah ya, tapi 10 MW pakai perjanjian diteken aduh kelewatan itu tidak percaya diri," ungkap JK.

Padahal menurut Jusuf Kalla untuk teknologinya tentu semua pihak sudah mengetahui, sedangkan untuk pinjaman dari perbankan untuk Geothermal maupun renueble energi itu sangat terbuka. Sebab ada insentif untuk menjual bond untuk membiayai renewable energi.

Karena itu, Jusuf Kalla menyarankan agar berhenti dahulu membuat pameran dan meminta agar fokus ke lapangan.

"Kalau konferensi apa sih yang dikonferensikan semua bikin seminar itu itu juga yang dibacakan, apa yang lain? Kalau pengetahuan ini belajar saja dari islandia, Selandia Baru, atau Amerika tentang teknologi, tidak ada yang berat apalagi kalau cuma 10 mega apa susahnya itu," ungkap Jusuf Kalla.

Lebih lanjut Jusuf Kalla juga menyoroti pembangunan energi baru terbarukan secara keseluruhan juga lambat meski memiliki pengalaman yang sudah cukup lama, khususnya terkait teknologi.

"Kelambatan ini harus sama-sama diperbaiki prosesnya, Pak Wamen ESDM dengan asosiasi, dengan PLN harus duduk bersama, apa masalahnya karena tahun 2025 kita harus 23% dari energi nasional, itu tinggal lima atau enam tahun ke depan, kalau selama 35 tahun ini saja baru mencapai 8.000u MW sedangkan ini harus tiga kali lipatnya dalam waktu enam tahun," tutur Kalla.

Nantinya jika tidak tercapai akan beresiko melanggar UU, karena merupakan peraturan pemerintah dan komitmen bersama. (OL-09)