DPR Kritisi Wacana Pemangkasan Gaji Karyawan PLN

ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Bara Hasibuan, mengkritisi wacana kebijakan PT PLN Persero yang memangkas gaji karyawan sebagai kompensasi untuk membayar ganti rugi, imbas pemadaman listrik, Minggu (4/8) lalu. Bara mengatakan, tidak adil jika hanya karyawan yang dikenakan denda dan dipangkas gajinya untuk membayar denda kepada pelanggan.

"Tidak fair kalau dibebankan ke karyawan. Ini kan bukan kesalahan karyawan," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8).

Baca juga: Jakarta Aman dari Pemadaman Bergilir

Menurutnya, karyawan bukanlah satu-satunya pihak yang harus memikul dampak dari terjadinya pemadaman listrik tersebut. Menurutnya, kesalahan ada pada manajemen di internal PLN.

Maka dari itu, Bara menilai pemangkasan gaji secara simbolik dapat dibebankan pada semua pihak manajemen PLN, bukan hanya terhadap karyawan. "Kalau memang manajemen mengurangi gajinya sebagai suatu bentuk tanggung jawab simbolis ya tidak apa-apa, tapi tidak bisa dibebankan ke karyawan," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, Djoko Raharjo Abumanan, mengatakan kemungkinan akan memangkas gaji pegawainya dalam periode tertentu. Ini merupakan imbas dari kejadian padamnya listrik di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Ahad, 4 Agustus 2019. Peristiwa itu membuat perseroan harus mengganti rugi sekitar Rp 839 miliar kepada 21,9 juta pelanggan.

"Kami harus lebih hemat lagi nanti, sehingga gaji pegawai dikurangi. Kira-kira begitu," ujar Djoko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/8). (OL-6)