Pemerintah Bisa Lakukan 4 Hal Ini untuk Menarik Investasi Asing

IKLIM investasi di Indonesia dinilai perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Terutama bagaimana meningkatkan menarik minat investasi asing di Indonesia. Hal ini tak lepas dari berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi para investor.

Tema itu diangkat dalam diskusi media Dentons HPRP bertajuk 'Iklim Investasi dan Bisnis dari Perspektif Hukum' di Wisma 46, Jakarta, Rabu (24/7).

Managing Partner Dentons HPRP, Constant M Ponggawa, memaparkan, sedikitnya ada empat kendala yang menghambat investasi di Indonesia.

Pertama, peraturan daerah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat, kemudian banyak peraturan tumpang tindih, birokrasi rumit, dan butuh waktu lama, dan peraturan ketenagakerjaan yang kurang fleksibel.

"Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menarik minat investor asing. Bagaimana kita jadi tuan rumah yang baik dan dari segi hukum dan peraturan membuat investor nyaman," kata Constant.

Dia menjelaskan, setidaknya ada empat hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat investasi di Tanah Air.

Pertama, kepastian hukum yang jelas. Kedua, stabilitas ekonomi dan politik. Ketiga, pembenahan regulasi pemerintah dan birokrasi. Terakhir, fleksibilitas aturan ketenagakerjaan.

"Para investor cuma mau satu, kepastian hukum. Kepastian hukum ini sangat penting supaya mereka tenang menjalankan usaha dan investasi di sini.

Aspek lain, bagaimana pemerintah bisa memonitor langsung para investor besar yang berniat menanamkan modal di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Industri masih Keberatan Terkait Aturan Pencantuman Label

Mitra Dentons HPRP, Sartono, memaparkan, rumitnya regulasi di bidang ketenagakerjaan bisa menghambat iklim investasi di Indonesia. Salah satunya mengenai kebijakan pesangon.

"Mereka (investor) melihat regulasi yang sekarang kurang fleksibel sehingga menyulitkan investasi.

Soal pesangon misalnya, perlu ada ruang negosiasi dan terminasi serta aturan yang jelas yang juga solutif bagi kedua pihak," katanya.

Sementara itu, kendala investasi juga hinggap di sektor pertambangan dimana rumitnya regulasi dan tingginya pajak berperan besar dalam menahan laju investasi.

Belum lagi rendahnya harga komoditas batubara yang membuat investasi di sektor batu bara nasional ikut terpuruk.

"Apa yang bisa dilakukan pemerintah adalah mencoba menggali menentukan harga terbaik dan memberi kepastian hukum.

Selain itu, yang harus diperhatikan juga adalah stabilitas politik tanah air,” ujar partner Dentons HPRP lainnya, Maurice Situmorang.

Di lain sisi, pada sektor aviasi terjadi penurunan daya saing industri dengan maskapai asing.

Mitra Dentons HPRP, Andre Rahadian, mencontohkan, isu penurunan harga tiket yang walaupun pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai insentif, namun hal ini masih menjadi tantangan tersendiri, baik di sisi maskapai maupun masyarakat.

"Kita bisa usaha untuk memperbaiki kembali harga tiket tapi tidak mungkin kembali seperti di awal.

Sementara kita juga harus menyadarkan masyarakat bahwa harga yang sekarang merupakan harga real di saat kondisi industri maskapai penerbangan secara global tengah mengalami penurunan," kata Andre. (RO/OL-1)