JK Tawarkan Diri Jadi Konsultan Investasi Probono

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengaku berminat untuk menjadi konsultan bagi para investor Tiongkok yang ingin berinvestasi di Indonesia pada sisa masa jabatannya sebagai wakil Presiden.

Dirinya pun mengaku tidak perlu dibayar untuk jasanya tersebut alias gratis.

Jusuf Kalla awalnya menyampaikan kepada para pengusaha Tiongkok dan Indonesia yang hadir dalam Forum Bisnis di Beijing agar tidak perlu khawatir dalam berinvestasi karena akan mendapat asistensi dari pemerintah Indonesia.

Ia mengatakan jika para pengusaha dalam berinvestasi mendapat masalah dapat menghubungi Kepala BKPM. Jika memang masalah tersebut belum selesai juga dapat menghubungi Menko Maritim yang menurut Jusuf Kalla pasti selesai.

"Tetapi kalau masih belum selesai juga, mereka (Menteri dan Kepala BKPM) pasti lapor sama saya," tutur Jusuf Kalla disambut tawa dan tepuk tangan hadirin di Hotel Kempinski Beijing Tiongkok, Jumat (26/4).

Baca juga : Wapres Minta Nota Kesepahaman tak Sebatas Seremoni belaka

Lebih jauh Jusuf Kalla kemudian melanjutkan bahwa dirinya memang tinggal enam bulan lagi menjabat sebagai Wakil Presiden. Namun Ia mengaku masih bisa menjadi konsultan bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Indonesia, dan itu tidak dipungut biaya.

"(Saya) masih bisa menjadi konsultan bagi para pengusaha-pengusaha. Konsultannya probono jadi tidak perlu dibayar," tutur Jusuf Kalla sambil bercanda yang disambut riuh tawa dan tepuk tangan dari para pengusaha.

Ia mengingatkan bahwa pengusaha harus memiliki prinsip sebagai perintis dan bukan pengikut atau folower. Sebab menurutnya perintis lah yang akan mendapatkan manfaat lebih banyak dibandingkan pengikutnya.

Oleh sebab itu dirinya menyarankan agar semua pengusaha menjadi perintis dalam perdagangan dan investasi.

Sebagaimana diketahui forum bisnis kali ini dihadri oleh 100 pengusaha dari Indonesia dan 230 pengusaha dari Tiongkok. Sebelumnya Wapres juga telah bertemu dengan 25 Chief Executive Officer (CEO) perusahaan Tiongkok yang telah berinvestasi di Indonesia. (OL-8)