JK Jengkel Penyaluran Dana Bantuan Bencana Sulteng Lamban

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan dalam rapat progres penanganan bencana Sulawesi Tengah (Sulteng), Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) sempat sedikit marah terkait verifikasi penerima bantuan bencana sulsel yang belum selesai meski sudah melampaui waktu yang ditentukan.

"Pak JK sedikit marah karena ini sudah 6 bulan masa masih verifikasi terus, ya kan," tutur Basuki di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (11/4).

Baca juga: Jokowi Pamer Pembangunan Infrastruktur di Sukabumi

Ia melanjutkan, Wapres dalam rapat telah memerintahkan kepada Kementerian Sosial untuk segera menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pukul 3 sore ini. Sebab, menurut Basuki, data verifikasi tersebut dibutuhkan untuk melanjutkan pemberian jaminan hidup (Jadup) setelah masa tanggap darurat selesai pada Desember kemarin. "Jadi sekarang seharusnya Jadub itu sudah berjalan," terang Basuki.

Dengan hunian sementara yang sudah hampir selesai dan tinggal huni oleh para kepala keluarga, urgensi Jadub menjadi penting. Begitu juga untuk dana stimulan sebesar Rp50 juta bagi yang tidak direlokasi semuanya harus sudah dapat keluar pada minggu depan.

"Sekarang harus segera disiapkan agar minggu depan harus keluar (Jadub), kemudian stimulan (Jadub) serta Rp50 juta yang tidak direlokasi minggu depan juga harus disalurkan," tutur Basuki.

Basuki menjelaskan, bagi warga yang direlokasi memang hanya mendapatkan jadub saja dan ditempatkan di hunian sementara. Sedangkan, bagi warga kota Palu yang tidak direlokasi akibat liquivaksi tetap mendapatkan Jadub dan Rp50 juta.

Pada lokasi yang sama, Menko Polhukam Wiranto menerangkan dalam rapat tadi memang membahas sejumlah progres dan hambatan. Wapres juga telah memberikan sejumlah arahan kepada Gubernur, Bupati dan pejabat terkait untuk segera menyelesaikan persoalan di lapangan.

"Misalnya adanya satu pergantian antara tanggap darurat/transisi, kan tanggap darurat kemudian kita rekonstruksi dan rehabilitasi kan ada masa transisi. Nah transisi ini kita kan bangun huntara (hunian sementara), sekarang sudah hampir selesai keseluruhan. tinggal masalah-masalah kecil seperti listrik, air dan sudah dapat diselesaikan," tutur Wiranto.

Baca juga: Menhub Dukung Rencana Holding Sektor Penerbangan

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR dari total target pembangunan 699 unit huntara di 72 lokasi, saat ini telah selesai 632 unit di 70 lokasi. Sejauh ini huntara yang sudah dihuni sebanyak 390 unit dengan masing masing unit huntara berkapasitas 12 kepala keluarga.

Kementerian PUPR menargetkan seluruh huntara akan selesai pada 24 April 2019 mendatang. (OL-6)