Perumnas Garap Hunian ASN Kemenkop

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang penyediaan rumah, Perumnas, kembali mempersiapkan hunian untuk aparatur sipil negara (ASN). Setelah bekerja sama dengan ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk penyediaan perumahan, kali ini kerja sama dilakukan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui penyediaan rumah di Parung Panjang, kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Kerja sama penyediaan rumah ini akan memfasilitasi ASN untuk memiliki hunian yang terjangkau," ungkap Direktur Pemasaran Perum Perumnas Anna Kunti saat penandatanganan kerja sama, di Jakarta, kemarin. Turut hadir, Sekretaris Menkop UKM Meliadi Sembiring.

Melalui keterangan resminya, Anna menyampaikan pada tahapan awal, kerja sama ini akan menitikberatkan pada proyek Perumnas di area Parung Panjang, Bogor, yang kemudian dilanjutkan secara nasional. Hal ini berdasarkan pada keinginan awal para ASN Kemenkop dan UKM yang ingin memiliki rumah tapak dan dekat dengan stasiun transportasi.

Menurut dia, ada sekitar 212 hektare (ha) di area Perumnas Parung Panjang yang sudah dan tengah dikembangkan serta dibagi menjadi empat sektor dengan total hunian sekitar 10,800 unit. Saat ini pengembangan terbaru ialah sektor 5 dengan total sekitar 8,600 unit hunian yang akan terbangun dengan komposisi subsidi dan nonsubsidi.

Baca Juga: Rp2,66 Triliun Disiapkan Untuk Kenaikan Gaji PNS

Perumnas juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk rencana penambahan stasiun kereta api baru. Dengan begitu, diharapkan bisa menjadi fasilitas transportasi umum yang mendukung penghuni perumahan tepat di depan sektor 5 yang dinamai Perumnas Parayasa tersebut.

Ia melanjutkan, Perumnas menawarkan beberapa tipe rumah dengan prediksi sekitar 300-500 unit hunian nantinya akan diserap kalangan ASN Kemenkop dan UKM. Dalam kerja sama ini, BNI akan menjadi bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) atau BNI Griya bagi ASN. "Ini lantaran BNI sebagai partner Kemenkop UKM selama ini untuk sistem payroll. Hal ini kami lihat dapat mempermudah proses administrasi KPR dengan perbankan," pungkas Anna. (E-3)