Swasta Dibutuhkan untuk Kelola Air Bersih

Peneliti Indef, Rusli Abdullah, mengatakan selama belum mampu sepenuhnya dalam pengelolaan penyediaan air bersih, pemerintah bisa be kerja sama dengan pihak swasta.

Meski demikian, kerja sama yang dilakukan itu harus proporsional. “Pemda boleh saja (bekerja sama dengan swasta). Dilihat dari masing-masing kebutuhan daerah, tidak bisa dipukul rata,” katanya kepada Media Indonesia, Minggu (24/2).

Hal itu disampaikannya saat menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan peninjauan kembali (PK) terkait swastanisasi air yang diajukan Kementerian Keuangan.

Pemerintah sendiri mengisyaratkan pentingnya partisipasi swa sta dalam pengelolaan air ber sih di Indonesia.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimul jono mengakui, untuk mencapai target 100% pelayanan air mi num pada tahun ini bukanlah per kara mudah. Apalagi jika me - lihat data. Pada 2014, pelayan an air minum di Indonesia baru men capai 68,36%. Pada Oktober 2017 pelayanan hanya meningkat 2,78% menjadi 71,14% dengan cakupan 81,30% di perkotaan dan 60,72% di perdesaan.

Basuki mengatakan sejumlah tantangan dihadapi pemerintah. Salah satunya ialah masalah pendanaan. Seperti untuk program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rentang 2015-2019
dibutuhkan dana hing ga Rp254 triliun. Namun, APBN diproyeksikan hanya mampu memenuhi sebesar 20%. Kekurangannya di harapkan diperoleh dari partisipasi pihak ketiga, baik masyarakat maupun swasta.

Tantangan lainnya ada di pemerintah daerah. Dalam lima tahun terakhir, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk air minum masih kurang dari 10% dari total APBD sehingga berdampak pada kondisi perusahaan daerah air minum (PDAM). Hasil survei Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa pada 2015 hanya 53% PDAM yang sehat.

Karena itulah, pemerintah pusat terus mendorong pemda untuk meningkatkan komitmen dalam pendanaan air bersih.

Pemerintah telah memasukkan pembangunan 8 SPAM ke daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek tersebut digarap melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Langkah itu merupakan pengakuan perlunya partisipasi swasta dalam pendanaan proyek pengadaan air bersih. (Nur/E-1)