SALAH satu kesimpulan hasil rapat panitia kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan PT. Pertamina, Senin (4/2) ialah adanya evaluasi terhadap regulasi elpiji 3kg.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Randhi mengatakan, Pertamina harus berani mengubah sistem distribusi elpiji 3kg.
Sistem distirbusi yang dimaksud ialah dari sebelumnya dengan metode terbuka menjadi metode tertutup.
"Misalnya, pembeli harus menunjukan surat keterangan miskin. Bisa juga, distribusi dijadikan satu paket dengan pembagian Raskin, " kata Fahmy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/2).
Ia juga mengungkapkan selama ini distribusi elpiji 3kg yang disubsidi salah sasaran. Penyebab utamanya adalah distribusi elpiji 3kg yang masih menggunakan sistem distribusi terbuka.
Saat ini siapa pun dapat membeli elpiji 3Kg di pasar. Hal itu mengakibatkan permintaan elpiji 3kg selalu meningkat.
Baca juga : KTP-E Bisa Digunakan untuk Distribusi Elpiji 3 Kilogram
Pertamina tidak bisa melakukan pembatasan yang akan memicu kelangkaan sehingga menaikkan harga elpiji 3 kg.
"Kalau harga naik, rakyat miskin yang berhak menerima subsidi menjadi korban" lanjutnya
Menurutnya bila Pertamina berani mengubah sistem distribusi terbuka menjadi distribusi tertutup, subsidi salah sasaran dalam jumlah besar dapat dicegah.
Disisi lain Fahmy menambahkan, mengenai penjualan elpiji 3kg yang dijual melalui toko daring seperti Tokopedia dan Bukalapak, menurutnya selama masih menerapkan sistem distribusi terbuka dan tidak ada aturan yang melarang, Pemerintah tidak bisa menghentikannya
"Sementara bila sudah menerapkan distribusi tertutup, penjualan elpiji 3kg secara online akan berhenti dengan sendirinya," tandasnya. (OL-8)
